Tren INVESTASI di Sumatera Utara MENURUN

Pemerintah diminta semakin memberi kemudahan dan kepastian hukum kepada calon investor di Sumatera Utara, mengingat tren investasi yang menurun di daerah itu pada tahun lalu. "Berdasarkan data sementara, nilai investasi PMA (penanaman modal asing) di Sumut pada tahun lalu hanya sekitar 110,089 juta dolar AS, jauh turun dari 2009 yang sudah 940,296 juta dolar AS atau di 2007 yang sebesar 330,250 juta dolar AS," kata pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, Minggu (23/1/2011).

Menurut Jhon, hingga saat ini, kemudahan investasi yang dijanjikan pemerintah masih belum sepenuhnya dilaksanakan khususnya di daerah Sumut. Pengurusan izin, misalnya, masih saja melalui birokrasi panjang dan memakan biaya besar.

"Jangan lagi soal kepastian hukum. Lihat saja kasus sengketa tanah di KIM (Kawasan industri Medan), dimana perusahaan PMA juga ikut jadi korban," kata Jhon, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Read More

Pelindo I tingkatkan investasi

Pihak PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku pengelola sejumlah pelabuhan umum di Sumatra bagian utara senantiasa berkomitmen mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
"Optimalisasi kualitas pelayanan merupakan bagian tekad dan komitmen kami untuk turut serta mendorong pengembangan ekonomi daerah khususnya di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia I," kata Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Harry Sutanto, sore ini.
Optimalisasi pelayanan Pelindo I tersebut diwujudkan antara lain melalui peningkatan investasi untuk menambah sejumlah fasilitas dan sarana infrastruktur pelabuhan.
Sejalan dengan langkah strategis itu, menurut Harry, Pelindo I secara berkesinambungan giat melaksanakan berbagai program antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peduli terhadap kesehatan karyawan, baik jasmani maupun rohani.
Kepedulian terhadap aspek kesehatan karyawan, diantaranya diimplemantasikan dengan menggelorakan semangat berolahraga di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola 15 pelabuhan umum di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau.
"Melalui kegiatan olah raga diharapkan semakin tumbuh sinergi yang hebat dan terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara pimpinan dan karyawan," ujarnya.
Ia mengakui, sebagian besar pelabuhan di bawah pengelolaan Pelindo I mempunyai peran yang strategis karena terletak di sepanjang Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional.
Peluang-peluang bisnis yang masih potensial seperti pemanduan di Selat Malaka secara terus-menerus diusahakan agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan mampu mendorong pengembangan ekonomi daerah.

Kontribusi nyata Pelindo I dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah khususnya di wilayah sepanjang Selat Malaka itu diyakini mampu berperan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus berusaha melakukan berbagai terobosan baru dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan serba tepat yang meliputi tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga," ucap Harry.
Sumber: waspada.co.id

Read More

Ekspor Kakao Sumut Melonjak 937,97%

Setelah pada September 2010 aktivitas ekspor kakao Sumatera Utara (Sumut) melalui terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT) melorot hingga titik terendah yakni 927 ton, di bulan Oktober aktivitas ekspornya melonjak sangat fantastis.

Selain bangkit dari keterpurukan, kenaikan ekspornya juga melambung tinggi hingga mencapai 937,97%. Bukan itu saja, bahkan sejak tahun 2007, aktivitas ekspor di bulan Oktober 2010 merupakan rekor tertinggi. Humas Pelindo I BICT H Suratman akhir pekan lalu kepada MedanBisnis mengatakan, September lalu ekspor kakao Sumut yang dikapalkan menggunakan peti kemas lewat BICT mencapai titik terendah yakni hanya sebanyak 927 ton. Namun di bulan Oktober 2010 ujar juru bicara pengelola terminal peti kemas terkemuka di luar Pulau Jawa itu, aktivitas ekspor kakao Sumut lewat BICT melonjak drastis yakni mencapai 9.622 ton atau naik sekitar 937,97%.

Bahkan menurut Suratman, sejak dekade 2007 jumlah ekspor kakao Sumut selama Oktober merupakan rekor tertinggi. Sebab sebelumnya rekor tertinggi ekspor kakao Sumut melalui BICT terjadi pada bulan Maret 2010 yakni sebanyak 7.066 ton. Dijelaskannya,selain itu secara kumulatif aktivitas ekspor kakao Sumut melalui BICT juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga September 2010, papar Suratman, aktivitas ekspor kakao Sumut sebanyak 37.111 ton.

Sementara periode serupa 2009 jumlahnya 31.253 ton atau naik sekitar 18,74%. Sekadar diketahui, terhitung 1 April 2010 pemerintah mengenakan bea keluar (BK) terhadap komoditas kakao. Kebijakan ini untuk mendorong industri pengolahan biji kakao agar melakukan eksportasi menjadi produk jadi atau setengah jadi.

Sumber:medanbisnisdaily.com

Read More

Ekspor Kelapa Parut Sumut Turun 25,19%

Kelapa parut merupakan salah satu komoditas ekspor yang selalu eksis memperkuat barisan ekspor Sumatera Utara (Sumut) yang dikapalkan melalui terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT). Namun tahun ini aktivitas ekspor komoditas kelapa parut Sumut melalui dermaga internasional BICT boleh dikatakan memprihatinkan. Pasalnya, hingga September 2010 ekspor kelapa parut anjlok hingga 25,19%.
Asisten Manajer Hukum dan Humas Pelindo I BICT Suratman SSos mengatakan, hingga September 2010 jumlah ekspor komoditas kelapa parut Sumut melalui BICT tercatat hanya 15.306 ton. Sementara periode serupa 2009 jumlahnya mencapai 20.462 ton atau turun sekitar 25,19%. "Tahun ini jumlahnya diperkirakan bakal mengalami penurunan sebab hingga September sudah turun sekitar 25,19%," ujar Suratman.

Sementara untuk kemiri, salah satu komoditas hasil hutan di Sumut yang juga selalu tampil dalam barisan ekspor Sumut melalui BICT, tahun ini kondisinya juga kurang menggembirakan. Bahkan selama September ekspor kemiri Sumut jalan di tempat.

Menurut Suratman, sejak Januari hingga triwulan III-2010, aktivitas ekspor kemiri Sumut melalui terminal peti kemas BICT berfluktuasi dengan kondisi kurang menggembirakan. Bahkan di bulan Mei kemiri menghilang dari barisan ekspor Sumut.

Selama Januari, ungkap Suratman, jumlah ekspor kemiri Sumut tercatat 40 ton, namun di Febuari anjlok menjadi 29 ton. Bulan ketiga ekspor kemiri kembali naik menjadi 40 ton dan April naik lagi menjadi 43 ton. Memasuki Mei komoditas ini menghilang dari barisan ekspor Sumut melalui BICT, namun Juni tampil lagi dengan jumlah 37 ton dan Juli turun tipis menjadi 36 ton. Kemudian Agustus turun menjadi 32 ton dan September jalan di tempat yakni tetap 32 ton.
Sumber:medanbisnisdaily.com

Read More

Operasional Bandara SiIangit Kian Sepi

Operasional di Bandara Silangit kian hari kian mandek. Hal itu ditandai dengan mundurnya Wings Air melakukan penerbangan dengan rute Medan-Silangit karena sepinya penumpang. Saat ini nyaris hanya maskapai penerbangan dari Susi Air Line yang masuk ke dalam bandara tersebut. “Setelah Wings Air memutuskan tak lagi beroperasi untuk rute Medan-Silangit, operasional di Bandara Silangit nyaris sepi. Paling hanya Susi Air atau pesawat carteran yang masuk,”ujar Kepala Bandara Silangit Martinus Hutasoit saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jumat (12/11).

Dikatakannya, minimnya penumpang menjadi alasan pihak Wings Air memutuskan dan mengalihkan penerbangan rute Silangit ke Sibolga dan Gunung Sitoli. “Peminatnya memang sedikit. Jadi, tidak mungkin mereka sanggup bertahan dengan keadaan itu. Makanya peranserta pemerintah juga sangat diharapkan untuk menggairahkan masyarakat untuk memanfaatkan jasa penerbangan,” ujarnya. Semakin lesunya penerbangan di Bandara Silangit saat ini berbanding terbalik dengan harapan dan sikap yang ditujukan pemerintah daerah saat pertama kali menyatakan Bandara Silangit resmi beroperasi.

Bandara yang sejatinya dibangun untuk menggairahkan perekonomian di daerah kabupaten/kota sekitar ternyata tidak mendapat dukungan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri.

“Salah satu alasan dibangunnya bandara selain memperpendek waktu tempuh, juga untuk memudahkan akses turis domestik maupun asing untuk menuju objek wisata yang ada di sana. Ya, kalau sampai kondisinya seperti ini bagaimana bisa memajukan dunia pariwisata,” ujar pengamat pariwisata, Firdaus kepada MedanBisnis, Jumat (12/11).

Oleh karenanya, lanjut Firdaus, pemerintah seharusnya dapat mencari jalan keluar untuk mendukung agar operasional di Bandara Silangit dapat berjalan dengan baik. Selain melalui sosialisasi yang gencar, dapat juga pemerintah mensubsidi Wings Air agar tarifnya dapat dijangkau masyarakat.

“Keberadaan bandara itu bukan saja untuk putra daerah tetapi juga para turis dan pendatang. Memang sangat lucu terdengar kalau pejabat pemerintah di sana saja tidak mau naik pesawat. Bagaimana mungkin mereka dapat mengajak masyarakat lainnya untuk naik pesawat. Permasalahan ini harus segera teratasi agar harapan membesarkan objek wisata di Sumut dapat tercapai,” pungkasnya.

Sumber: medanbisnisdaily.com/news/read/2010/11/13/7407/operasional_bandara_siiangit_kian_sepi/

Read More

Black Campaign Pengaruhi Ekspor Pinang Sumut

Aksi black campaign yang dilakukan India terhadap pinang Sumatera Utara (Sumut) untuk menjatuhkan aktivitas ekspornya tampaknya mulai berdampak negatif. Buktinya, hingga September 2010 jumlah ekspor pinang lewat terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT) turun sekitar 19%.

Padahal sebelum black campaign itu dilakukan, aktivitas ekspor pinang Sumut yang dikapalkan melalui terminal peti kemas BICT terus naik kendati kenaikannya relatif kecil.

Asisten Manajer Hukum dan Humas Pelindo I BICT Suratman kepada MedanBisnis, Jumat kemarin mengatakan, sebelum India memberlakukan bea masuk (BM) sebesar 10%-15% untuk pinang Sumut, aktivitas ekspor pinang Sumut terus meningkat.

Menurut Suratman, selama Januari-September 2010 jumlah ekspor pinang Sumut yang dikapalkan melalui dermaga internasional BICT sebanyak 85.009 ton. Sementara periode serupa 2009 sebanyak 104.845 ton atau turun sekitar 19%.

Padahal, kata Suratman, sebelumnya ekspor pinang Sumut melalui BICT terus naik meski kenaikannya relatif kecil. Selama Januari-September 2007, ujar Suratman, ekspor pinang Sumut tercatat 101.547 ton atau naik sekitar 2,75% dibanding periode serupa 2008 yang jumlahnya 104.342 ton. Kemudian Januari - September 2009 kembali naik tipis menjadi 104.845 ton. “Meski kenaikannya kecil, tapi yang pasti selama periode itu ekspornya tetap naik,” imbuh Suratman.

Sebelumnya, Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Subdis Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, Fitra Kurnia, mengatakan, setelah mengisukan pinang Sumut tidak baik untuk kesehatan, India ternyata mengenakan BM sangat tinggi untuk komoditas pinang.

Fitra mengemukakan, sebelum adanya peningkatan BM, pemerintah India mengisukan jika menggunakan pinang dari Indonesia termasuk Sumut akan mengakibatkan kanker gusi. Tapi isu itu pun tidak didengar oleh buyer dan masyarakat India sendiri. Mereka malah tetap memilih menggunakan pinang dari Indonesia karena kualitasnya lebih bagus.

Fitra mengatakan, oleh karena itu ekspor pinang yang tadinya ke India pun akhirnya dialihkan ke Pakistan. “Selain India dan Pakistan, permintaan biji pinang Sumut datang dari China, Bangladesh dan Thailand,” ujar Fitra.

Sumber:medanbisnisdaily.com

Read More

Eksportir Kopi Masih Wait and See

Meski terancam gulung tikar, eksportir kopi ternyata masih wait and see dalam meneruskan bisnisnya. Sebab, semakin tingginya harga kopi dunia dan di tingkat petani, eksportir belum berani membuat kontrak baru untuk tahun 2011. Eksportir kopi Sumut, Suryo Pranoto, mengakui sulitnya perdagangan kopi itu meski permintaan justru bertambah banyak termasuk dari China. Awalnya pengusaha memperkirakan harga arabika lokal sudah mulai turun di awal Oktober karena musim panen, nyatanya musim itu belum masuk juga sehingga pasokan tetap sulit dan membuat harga bertahan mahal.

“Kita masih lihat kondisi dululah kalau mau buat perjanjian kontrak baru. Ini saja kami sudah harus menutupi biaya tambahan karena harga di tingkat terminal juga sudah naik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/11).

Menurutnya, permintaan buyer terhadap kopi juga belum menampakkan peningkatan karena masih menunggu turunnya harga jual kopi tingkat dunia yang sudah menembus US$209,50 per pound. Jadi, pengusaha masih menunggu untuk melakukan transaksi baru untuk tahun 2011. “Kalau mau buat kontrak baru, kita takut kalau produksi tidak ada. Harga beli kopi di tingkat petani juga sangat tinggi. Jadi benar-benar tidak menguntungkan,” ucapnya.

Kondisi semakin parah karena hampir semua eksportir berebut untuk menyimpan stok karena khawatir harga tinggi lagi sehingga tidak mampu memenuhi kontak. Hal ini perlahan-lahan bisa membuat harga kopi melonjak menjadi Rp 37.000 hingga Rp 38.000 per kg.

Sekretaris Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut, Saidul Alam, mengatakan, eksportir hanya pasrah tidak bisa berbuat banyak dengan terus meningkatnya harga jual kopi. “Harga kopi di tingkat petani terus mengalami kenaikan karena penurunan produksi akibat perubahan iklim. Tapi kami pasrah aja dulu meski terancam gulung tikar,” ujarnya.

Dikatakannya, tingginya harga kopi saat ini memang banyak membuat eksportir mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya tambahan akibat harga di tingkat terminal atau harga maksimal dijual US$ 4,7 per kg atau setara dengan Rp 41.000 per kg.

Saat ini, harga kopi di bursa New York yang menembus US$ 209,50 per pound, sedangkan harga terminal US$ 4,7 per kg atau sekitar Rp 41.000 per kg untuk ready ekspor. Harga lokal yang masih menembus Rp35.000 per kg dan ekspor yang tidak seimbang itu membuat eksportir bukan saja tidak berani membuat kontrak baru, bahkan cenderung memilih tidak mengekspor. “Kalau-pun ada ekspor, itu hanya untuk menutup kontrak dengan mitra kerja di luar negeri,” ucapnya.

Ditambahkan Saidul, kondisi harga dan menurunnya produksi kopi secara langsung mengancam bisnis pihak eksportir karena harga yang dibeli lebih tinggi daripada dijual. Menurutnya, tingginya harga kopi di lokal itu dipicu terlambatnya masa panen kopi arabika itu sehingga terjadi pasokan yang ketat. Kondisi seperti itu yang membuat pengusaha tidak begitu antusias dengan tawaran beberapa eksportir baru dari beberapa negara yang berminta bermitra perdagangan kopi itu dewasa ini. “Bagaimana mau penuhi permintaan, memenuhi kontrak saja sulit karena produksi yang terus menurun,” katanya.

Kasie Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Disperindag Sumut, Fitra Kurnia menambahkan, kondisi seperti ini memang sangat disayangkan mengingat kopi merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan di Sumut.

“Jika semakin banyak eksportir tidak mengekspor dikhawatirkan kopi dari Sumut tidak ada lagi, namun kita tidak bisa berbuat banyak karena memang ini tergantung kondisi,” imbuhnya pasrah. 

Sumber:medanbisnisdaily.com

Read More

Bandar Udara Kuala Namu korbankan 1.157 kuburan

Pembangunan Bandar Udara Kuala Namu yang awalnya ditargetkan selesai tahun 2010, mundur ke 2011. Dan kini mundur ke tahun 2012.  Salah satu masalah yang menghambat adalah kendala lahan yang akan digunakan sebagai lajur jalan arteri.
Untuk itu, demi melancarkan pembangunan lajur jalan arteri menuju Bandar Udara Kuala Namu, sekitar 1.157 makam di pekuburan muslim di Dusun I A, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, dibongkar.
Koordinator Pembongkaran, Nyamin, mengatakan pembongkaran melibatkan 25 personil dan dimulai hari ini sampai jangka waktu yang belum bisa ditentukan.
“Bila ditargetkan penyelesaiannya, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidaksempurnaan pada pelaksanaan ritual pembongkaran kuburan,” jelasnya, tadi malam.
Pembongkaran makam ke lokasi yang tak jauh dari lokasi semula itu diawali acara ritual keagamaan dipimpin 3 tokoh agama, Markum, Anas dan Yunus  dihadiri Muspika serta disaksikan ratusan warga. Sejauh ini sudah 44 makam yang dibongkar dan usia termuda dari seribuan makam yang dibongkar adalah berkisar 3 tahun.
Sedangkan biaya ganti rugi yang sudah dibayar senilai Rp 250.000 per makam. Untuk areal pekuburan baru sebagai pengganti dan kini sudah membebaskan tanah seluas 8 rante di Dusun II yang dijadikan lokasi pekuburan baru bagi masyarakat Desa Sidourip.
Semua proses pembebasan lahan dan biaya ganti rugi untuk pembangunan bandar udara Kuala Namu sudah selesai,” kata Koordinator Pembongkaran Makam Nyamun.
Sumber:waspada.co.id/gambar:google.com

Read More

Dermaga CPO Belawan Diperpanjang

Dermaga CPO Belawan Diperpanjang

Peningkatan aktivitas pengapalan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO) dalam bentuk curah cair di Pelabuhan Belawan, mendorong pihak pengelola, yakni Pelindo I berencana menambah dermaga sepanjang 120 meter, berikut rak dan dua loading point. Direncanakan, pekerjaan itu rampung pada 2011.
General Manager Pelindo I Belawan, Syahputra Sembiring, menyatakan, saat ini panjang dermaga CPO berkisar 325 meter dan memiliki empat loading point, dengan masing-masing 16 outlet. Namun, ukuran itu hanya bisa menampung dua kapal, yang memiliki panjang kapal, masing-masing berkisar 10 meter dan daya muat sekitar 10 ribu ton CPO per kapal. Sementara, kunjungan kapal pengangkut CPO kian meningkat, sehingga terpaksa mengantre di perairan bouy I luar Pelabuhan Belawan. "Diharapkan, melalui perpanjangan dermaga, tidak akan terjadi lagi antrean kapal," ungkapnya kepada Global di Medan, Kamis (28/10).

Dikemukakannya, ekspor CPO melalui Pelabuhan Belawan pada periode Januari-September 2010 mencapai 2.084.516 ton. Ia menyatakan, produksi CPOitu berasal dari sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sumatera Utara dan diekspor secara bertahap ke sejumlah negara di kawasan Asia seperti India, Malaysia, Singapura dan Eropa.

Pada kesempatan itu, Syahputra membantah keterlambatan waktu sandar kapal yang berkisar empat sampai hari di Pelabuhan Belawan, sepenuhnya kelemahan kinerja Pelindo. Menurutnya, terdapat faktor lain yang berada di luar tanggung jawab Pelindo I. "Ada dua faktor penyebabnya, pelayanan kapal dan pelayanan barang," tukasnya. Khusus pelayanan kapal, kata Syahputra, langsung ditangani Pelindo I dan perannya hanya berkisar 30-40%.
Peran mayoritas justru berada pada faktor pelayanan barang yang dilakukan tenaga kerja bongkar-muat, ekspedisi kapal laut, perlengkapan kerja tak memadai, serta terkait administrasi pengurusan barang. "Itu di luar wewenang Pelindo I Belawan," tegasnya.
Sebagai operator pelabuhan, pihak Pelindo I juga memberikan sanksi tegas terhadap pihak pelayaran yang melanggar aturan. Salah satunya, bila waktu sandar kapal di dermaga konvensional pelabuhan Belawan melebihi ketentuan yang telah disepakati. Hal itu dibenarkan Manajer Pelayanan Dermaga Belawan, Ngatiman. “Itu konsekuensinya, bila waktu sandar kapal molor dari kesepakatan, pihak pelayaran harus rela meninggalkan dermaga untuk sementara,” tegasnya.
Sumber:harian-global.com

Read More

Belgia Tertarik Investasi di Sumut

Belgia Tertarik Investasi di Sumut

Belgia berencana memperluas investasi di Indonesia dari sekitar 25 proyek yang sudah ada selama ini dan Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang diincar negara itu.
Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Christian Tanghe, mengakui, investasi pengusaha Belgia di Indonesia hingga dewasa ini masih terfokus di daerah Jawa dengan bidang manufaktur seperti industri chemical.
"Pengusaha Belgia semakin tertarik berinvestasi maupun melakukan kerja sama dagang dengan pengusaha Indonesia termasuk di Sumut yang dinilai sangat berpotensi khususnya di bidang perkelapasawitan," kata Christian, usai bertemu dengan pengusaha lokal, di Kantor Kadin Sumut, Rabu (27/10).
Christian menyebutkan, sebenarnya di Sumut, investasi Belgia sudah ada yakni bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT.Tolan Tiga, tetapi itu dinilai masih belum cukup. Diyakini masih banyak peluang lain dan itu sedang dijajaki dalam kunjungan beberapa hari di Sumut.
Menurut Christian, dengan adanya nanti kerja sama, bisa jadi Belgia menjadi penepis isu negatif tentang keamanan dan termasuk kampanye negatif persawitan Indonesia. Eropa termasuk pasar yang penting untuk CPO Indonesia dan sebaliknya Eropa membutuhkan produk itu." Jadi kerja sama antara negara-negara di Eropa seperti Belgia dan Indonesia harus dipelihara," katanya.
Wakil Ketua bidang Investasi dan Kerja Sama Internasional Kadin Sumut, Jonner Napitupulu, mengatakan, rencana perluasan investasi Belgia di Indonesia harus ditanggapi serius khususnya oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan pengusaha.
Apalagi, menurutnya, kalau minat investasi Belgia itu adalah di sektor hilir sawit mengingat produk turunan CPO yang ada di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan apa yang sudah dilakukan Malaysia.


Sumber:tribunmedan

Read More

BPOM Medan Sita Puluhan Ribu Item Kosmetik Ilegal

BPOM Medan Sita Puluhan Ribu Item Kosmetik Ilegal

Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan menyita puluhan ribu item produk kosmetik ilegal. Kosmetik itu disita karena tidak terdaftar dan ditengarai mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetik itu disita di salah satu gudang distributor di Jalan Pabrik Tenun Medan, Selasa (26/10). Nilai diperkirakan mencapai setengah miliar rupiah. Barang tersebut kini disimpang di gudang BPOM Medan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Plh Kepala BPOM Medan Drs Djamidin Manurung Apt MM, kosmetik tersebut berasal dari China. "Ada yang masih dalam kemasan baru diimpor dari China. Kemudian, ada juga produk yang dipacking di daerah kita. Berarti importirnya memasok bahan baku kemudian mengepak di sini," sebut Djamidin Manurung didampingi Kepala Seksi Penindakan Ramses Simbolon.
Secara rinci, produk yang disita BPOM Medan berupa Revlon New Complexion 35 karton, Bou Gon Jing Qu Bon Shuang 3 karton, Qian Yang Tube 240 bungkus, Lyolon Sport Remoning 18 Kotak, Pon White Beuty Detox 13 Kotak, Natural 99 Cream 169 kotak, krim pemutih tanpa merk 13 kotak, Meii Young 310 kotak, Krage Night Cream 13 kotak. Pond’s Detox Complete Beuaty Care 9 kotak, Pond’s Whtie Beauty Detox, Pond’s Whtie Beauty refil, Pond’s Whtie Beauty UV 31 kotak, Original Pemutih Dokjer 17 kotak, Qian Yan Whitening Beauty Soup 9 kotak, Natural 99 Vitamin E 15 kotak, Meii Young Special 15 kotak, Racikan 99 Facial Foam 9 kotak, Temulawak Cream 3 dus, Sabun Natural 99 Racikan 15 kotak dan Sarphy Misdear Fruity 12 kotak.
"Bulan lalu, kita juga banyak menyita produk kosmetik ilegal. Kita terus melakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang beredar tak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya. Karena produk seperti ini sangat merugikan konsumen dan tentunya juga merugikan negara, karena masuk secara ilegal," tegas Djamidin. Sebenarnya, lanjut Djamidin lagi, dalam UU kesehatan No 36 Tahun 2009, sudah ditegaskan bahwa menjual produk tanpa izin edar akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara 15 tahun dan denda Rp15 milyar. Sedangkan menjual produk yang tidak sesuai standar mutu seperti mengandung bahan berbahaya dikenakan kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Gencar
Pihak BPOM saat ini memang sudah diinstruksikan dari Badan POM untuk gencar melakukan razia terhadap produk ilegal tersebut. Hal ini berkaitan dengan program satu standar sesama negara ASEAN yang disebut "Kosmetik Asean Harmonisasi". Program harmonisasi kosmetik ini, lanjutnya, akan diberlakukan Januari 2011. "Untuk menyambut itu, pengawasan produk kosmetik di pasaran agak lebih ketat," jelas Djamidin.
Dengan adanya program harmonisasi ini, maka pelku usaha nantinya hanya mendaftar via elektronik ke BPOM atau notifikasi. "Pelaku usaha, cukup menyimpan dokumen yang diperlukan saja mengenai standar keamanan produk mereka," tukasnya.
Satu sisi, program ini mempermudah birokrasi bagi pelaku usaha. Di sisi lain, petugas BPOM Medan akan semakin ketat melakukan pengawasan. Karena nanti tidak ada lagi label CD atau CL di kosmetik. "Untuk ini, BPOM sudah menyiapkan petugas yang berkompeten. Kita nanti juga akan melakukan sampling dan bila diperlukan memeriksa dokumen yang dimiliki terkait produk kosmetik yang diimpor tersebut," jelas Djamidin.
Sumber:analisadaily.com

Read More

Inalum Incar 254 Ribu Ton Ingot

Produksi PT Inalum selama 2010 diproyeksikan mencapai 254 ribu tonaluminium ingot. Tahun lalu, produksi aluminium PT Inalum mencapai 256 ribu ton, jauh melebihi kapasitas terpasang di pabrik yang mencapai 225 ribu ton. “Operasional yang baik dan lancar ini dikarenakan tinggi air muka Danau Toba yang stabil pada level 904 dari permukaan laut, dengan hasil pro-duksi melebihi dari kapasitas terpa-sang,” papar Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamarud-din, di Medan, beberapa waktu yang lalu.

Meski harga aluminium di pasar dunia cenderung turun selama 2009, lanjutnya, namun Inalum tetap menunjukan performa yang baik. Indikasi itu terlihat dari pero-lehan laba bersih perusahaan yang mencapai US$ 101 juta. Bahkan, selama enam tahun berturut-turut, Inalum mampu mencetak laba di atas posisi US$ 100 juta.

Pihaknya optimis mampu men-capai target produksi itu, meng-ingat, terjaganya stabilitas kualitas debit Danau Toba secara baik, sehingga menopang produktifitas pabrik. Nasril menyatakan, pihak manajemen juga gencar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Tak hanya itu, kehidupan para nelayan menjadi fokus perhatian yang tak kalah penting bagi managemen. “Melalui program rumpon, kesehatan, beasiswa, pemberdayaan dan modal bergulir untuk usaha kecil, juga bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan di sekitar operasional perusahaan,” paparnya.

Sumber: harian-global.com

Read More

Kunjungan Komisi C DPRD Medan ; PLN Masih Pilih Kasih Layani Pelanggan

Kalangan legislator DPRD Medan menilai, pelayanan PLN terhadap pelanggan masih terkesan pilih kasih. Tidak saja terkait soal pemadaman, tetapi juga untuk pemasangan baru yang masuk dalam daftar tunggu. Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Drs Amiruddin mengatakan, soal pemadaman listrik yang dilakukan PLN masih terkesan pilih kasih. Sebab pemadaman bergilir oleh PLN masih tidak merata. Apalagi, masih ada jalur ganda, dimana pemadaman yang terjadi di satu lingkungan tidak serta merta lingkungan di sekitarnya juga padam.

"Masyarakat pengguna listrik banyak yang kecewa khususnya pelaku ekonomi, pedagang yang menjadi sumber pendapatannya. Karena itu usaha kecil menengah hendaknya diperhatikan", papar Amiruddin dalam kunjungan kerja anggota Komisi C DPRD Medan ke PLN Cabang Medan, Rabu (17/3).

Pelayanan terhadap pelanggan yang tidak merata juga dikatakan Sekretaris Komisi C Zul Morado Siregar. Menurutnya, tidak meratanya pemadaman listrik terjadi di dua pemukiman berbeda.

Selain itu, imbuh anggota komisi C lainnya, Herri Zulkarnain, pelayanan pada rumah sederhana yang menjadi daftar tunggu khususnya pelanggan untuk 450 W terkesan dikesampingkan. Justeru Herri melihat PLN terkesan mendahulukan pelanggan dengan rumah mewah. Belum lagi bertenggernya kios atau cafe-cafe di sepanjang jalan, tentu dipertanyakan darimana sumber arus listriknya. Jika ditenggarai ada unsur pencurian, maka menurutnya akan lebih baik jika didistribusikan ke rumah-rumah sederhana.

Ketua Komisi C, Drs Aripay Tambunan menegaskan, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, PLN harus bisa transparan. Misalnya terkait soal kenaikan TDL, pemadaman listrik dan persoalan-persoalan lainnya yang memang informasinya patut dikomsumsi publik.

Anggota komisi C lainnya yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja diantaranya, Hasyim SE, Jan Lie, Jumadi SPdi, A Hie, Ferdinan Lumban Tobing dan Jhony Nadeak.

Bukan Karena Defisit

Menjawab pertanyaan anggota dewan tersebut, Manager PLN Cabang Medan, Ahmad Hidayat Pane mengatakan, pemadaman listrik yang terjadi selama ini menurutnya bukan hanya karena terjadinya defisit. Perjalanan arus yang panjang dari pembangkit ke pelanggan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya gangguan. Termasuk akibat terlalu banyaknya titik-titik pembangkit, sehingga sering muncul komplain dari pelanggan, urai Hidayat.

Dari pengalaman selama ini, ujarnya, yang sering terjadi adalah di jaringan menengah. Artinya, jika terjadi gangguan seperti itu maka akan terjadi pemadaman secara keseluruhan. Kalau defisit cenderung sering terjadi pada malam hari, sedangkan siang hari biasanya karena akibat gangguan pemeliharaan.

Sedangkan terhadap cafe-cafe di pinggiran jalan, kata Hidayat tidak semuanya yang melakukan pencurian. Seperti di Kampung Keling dan Teladan mereka menarik arus secara legal. Sebab pada prinsipnya PLN lebih mengutamakan pelanggan masyarakat dan UKM. Namun dirinya tak membantah soal adanya dua saklar. Untuk soal ini, pihaknya tetap melakukan pengawasan karena pelakunya adalah oknum.

Terkait pemadaman, pemukiman yang saling berdekatan prinsip PLN tidak seluruhnya padam. Di samping, sambung Hidayat, ada beberapa daerah prioritas, misalnya komplek ABRI dan institusi yang berlambang negara. Seperti di kawasan Jalan Sudirman dan Diponegoro, layanan kantor polisi, bandara dan rumah sakit. Soal daftar tunggu, untuk rumah sederhana dan perumahan mewah, PLN memperlakukannya sama. Seperti instruksi manajemen pusat yang lebih mengutamakan rumah sederhana dan rumah siap huni, ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, dengan 491 ribu pelanggan di cabang Medan tahun 2009 yang tumbuh begitu cepat, angka pertumbuhannya tidak seiring dengan kebutuhan akan listrik. Saat ini, katanya, PLN melayani 5 ribu pelanggan dominan rumah tangga memakai tarif sosial dan 32 ribu untuk industri, dengan pendapatan rumah tangga 30%, industri 27,4% dan bisnis/umum selebihnya. Sementara total pasokan untuk operasional normal 1.420 MW dengan unit terbesar 1.230 MW, jika terjadi beban puncak 1.352 MW. Unit pembangkit tersebut, 70% sampai 80% ada di Belawan. Rencana pembangkit baru PLTA Asahan 180 MW dijadwalkan April 2010, PLTG Belawan LOT-3 105 MW dijadwalkan Maret 2010, PLTU Sumut 400 MW dijadwalkan 2012 dan PLTU Meulaboh 200 MW dijadwalkan 2012.

Sumber:http://www.analisadaily.com

Read More

Di Medan - Petronas Salurkan 20.440 Kl Bensin

Selama 2010, pihak PT Petronas Niaga Indonesia menyalurkan 20.440 kiloliter (Kl) bensin premium (Prima 88) di Kota Medan, Sumut. Menurut Brand Management and External Relation Business Development Department PT Petronas Niaga Indonesia, Jakarta, Bayu Anggriyani, hal itu sesuai keputusan Kepala BPH Minyak dan gas (Migas), tertanggal 1 Januari 2010 yang memberikan kesempatan kepada tiga perusahaan swasta menjadi penyalur bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pendamping PT Pertamina di luar Pulau Jawa, masing-masing, Petronas, PT Aneka Kimia Raya Corporindo (AKR) dan Shell.

"Ini merupakan kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap PT Petronas untuk menyediakan sekaligus menyalurkan bahan bakar bersubsidi jenis bensin premium," tulisnya dalam email ke Harian Global di Medan, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, pihak Petronas bertekat untuk tetap eksis menyediakan dan menyalurkan BBM berkualitas dalam jumlah akurat serta pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Di Kota Medan, saat ini terdapat tiga SPBU Petronas yan beroperasi selama 24 jam, masing-masing di kawasan Jalan Pattimura, Setia Budi dan Brigjen Katamso. "Untuk harga BBM di SPBU Petronas, per 4 Maret 2010 PRIMAX 92 Rp 7.150, Diesel Rp 6.950, dan PRIMA 88 (bensin premium) Rp 4.500," sebutnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Customer Relation PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) I Medan, Rustam Aji, menyatakan, kebijakan BPH Migas justru menjadikan Pertamina semakin terpacu untuk bersaing secara sehat di bidang pelayanan kepada pelanggan.

“Harga dan barang yang dijual sama, jadi yang dilakukan Pertamina memberikan pelayanan yang terbaik. Kita sudah siap bersaing untuk menghadapi badan usaha lain,” tegas Rustam.

Ia menjelaskan, realisasi penyaluran PT Pertamina selama 2009 mencapai 1.217.100 Kl premium, dan 808.300 Kl solar. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari kuota pemerintah pada 2010 yang berkisar 1.231.200 KL premium dan 793.400 Kl solar.  Sekadar informasi, berdasarkan kebijakan BPH Migas, pihak PT AKR mendapat jatah sebanyak 109.162 kiloliter solar per tahun, dan Shell memeroleh 5.110 kiloliter bensin premium per tahun.

Sumber:http://www.harian-global.com

Read More

Mulai Januari 2010 ; Pemerintah Luncurkan Layanan NSW untuk Ekspor-Impor

Pemerintah akan meluncurkan National Single Window (NSW) untuk ekspor pada minggu ketiga Januari 2010 di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk impor, NSW dilaksanakan pada 5 pelabuhan dan 1 bandara, yaitu Pelabuhan Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan, serta Bandara Soekarno Hatta. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi mengenai pelaksanaan NSW di Kantor Menko Perekonomian Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/12).Menurut Hatta, dengan adanya NSW diharapkan seluruh proses ekspor impor menjadi lebih mudah, cepat, murah.

"Jadi tidak perlu repot, cukup masuk ke portal NSW maka langsung beres. Cepat dan tidak perlu high cost . Diyakini dengan paperless tersebut dipastikan biaya akan turun dan waktu akan cepat," tegas Hatta.

Hatta menjelaskan dengan adanya NSW, diharapkan ekspor Indonesia yang pada tahun ini pertumbuhannya negatif di atas 14,5%, menjadi positif di atas 5% pada 2010. Sedangkan untuk impor bisa naik dari negatif 19% menjadi positif di atas 7% pada 2010.

Menurut Hatta, dengan adanya NSW proses perizinan ekspor impor bisa dipercepat dari 40 hari menjadi 17 hari. Apalagi, tambah Hatta, masalah perizinan yang selama ini ada di 30 kementerian/lembaga telah diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Bagaimana perizinan yang ada di K/L (Kementerian/Lembaga) sekarang di BKPM, program pelayanan satu atap," jelas Hatta.

Hatta menyatakan NSW sampai 2011 masih dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Ke depannya, Hatta masih mencari lembaga yang akan mengelola NSW tersebut. "Untuk pengelolaan NSW, transisi pengelolaanya Ditjen Bea Cukai. Paling tidak sampai 2011. Setelah itu, kita berpikir bagaimana ini dengan baik, kita lihat apakah ada lembaga independen atau yang lain," jelas Hatta. Pemerintah pusat berjanji akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) khususnya dibidang investasi. Meskipun hingga saat ini pemerintah masing menggodoknya ditingkat menteri perekonomian.

"Sudah dibicarakan dengan departemen penanggung jawab tinggal dinaikan ke menko perekonomian untuk kita dorong," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (9/12). Sayangnya Hatta tidak menjelaskan insentif apa yang bisa diberikan kepada pemda pelaksana PTSP, mengingat saat ini masih banyak yang belum melaksanakan PTSP khususnya di level kabupaten/kota. "Pemberian instentifnya seperti apa yang akan diberikan, sedang dirumuskan. Kita bicarakan seperti apa insentifnya sedang digodok," jelas Hatta.

Sementara Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan pihaknya sudah membahas hal tersebut dengan kementerian perekonomian. Ia menyambut baik dengan adanya rencananya tersebut.

Ia menambahkan insentif merupakan langkah pendorong bagi pemda untuk lebih intensif dalam memberikan pelayanan investasi. Pada program 100 hari pemerintah, antaralain mencoba meningkatkan terkait pelayanan memulai usaha dari 60 hari menjadi hanya 40 hari.

Gita juga mengutip mengenai hasil survey ‘doing business 2010’ yang dilakukan oleh World Bank/IFC terhadap 183 negara, dimana Indonesia menempati peringkat 122 atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 129. Namun peringkat Indonesia jauh tertinggal dengan Singapura yang menempati posisi 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23 dan Vietnam peringkat 93.

"Modal bersifat demokratis dengan kata lain penanaman modal akan mengalir ke negara-negara maupun daerah yang memiliki prospek keuntungan, banyaknya kemudahan investasi dan pelayanan yang lebih baik," kata Gita.

Read More

Direktur Eksekutif Kadin Sumut : Infrastruktur Memprihatinkan Ancam Investasi

Infrastruktur di Sumut dinilai semakin memprihatinkan dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor lokal dan asing untuk menanamkan modal mereka di daerah itu. "Infrastruktur yang jelek bahkan bisa membuat investor lama hengkang," kata Direktur Eksekutif Kadin Sumut, Hendra Utama di Medan, Senin (16/10). Apalagi, kata dia, selain infrastruktur yang jelek, keamanan dan kepastian hukum di Sumut juga masih belum maksimal, sehingga semakin merugikan pengusaha.

Pengusaha kelapa sawit, misalnya, sering menderita kerugian akibat pencurian buah sawit, baik dilakukan di kebun atau di jalan, sementara kasusnya sering tidak terungkap karena diduga "di-backing" oknum.

Menurut Hendra, infrastruktur yang semakin memprihatinkan itu antara lain ditandai bertambah seringnya "byar pet" listrik, semakin banyaknya ruas jalan yang rusak, panjang jalan tol yang terbatas, termasuk fasilitas dan pelayanan di pelabuhan yang juga masih belum maksimal.

"Kondisi itu membuat biaya tinggi sekaligus membuat daya saing produk khususnya produk ekspor semakin rendah," katanya.

Daya saing yang rendah juga akan mengancam perolehan devisa dan itu sangat membahayakan pemerintahan Sumut maupun Indonesia, ujarnya. Ia berpendapat, tidak ada alasan bagi Pemprov Sumut untuk tidak memperbaiki infrastruktur, termasuk mempermudah perizinan serta meningkatkan keamanan dan kepastian hukum, karena pemerintah provinsi lain sudah membuktikannya

Di Sumatera Barat dan Riau, misalnya, jalan provinsi, jalan nasional dan bahkan jalan kota/kabupaten begitu bagus dan pemerintahnya juga memberikan berbagai kemudahan bagi calon investor.

"Tak heran akhirnya banyak investor yang lebih tertarik berinvestasi ke daerah itu.

Bahkan tidak jarang investor menutup usahanya di Medan dan memindahkannya ke daerah lain," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut, kata Hendra harus benar-benar memanfaatkan membaiknya permintaan impor dan iklim bisnis di tahun 2010 usai krisis global yang dimulai akhir 2008.

Kadin sendiri dan pengusaha secara pribadi, kata dia, mendukung dan siap membantu langkah Kapolda Sumut yang mengajak pengusaha bekerja sama memberantas premanisme yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung yang selama ini menggangu kinerja pengusaha termasuk mengancam investasi.

Sumber: analisadaily.com

Read More

Proyek Jalan Tol di Sumut Selesai 2019, Termasuk Tebing Tinggi-Siantar-Prapat

Proyek jalan tol di Sumatera Utara ditargetkan selesai pada 2019, meskipun saat ini masih terkendala menyangkut pembebasan lahan.
"Ada beberapa ruas jalan tol baru yang akan dibangun di Sumut dan semua itu proyek nasional yang ditargetkan tuntas 2019," kata Ir.Umar Zunaidi pada rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sumut, Rabu (11/11).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D H Ajib Shah dijelaskan, ruas jalan tol Tanjung Morawa-Lubuk Pakam-Kuala Namu akan ditangani langsung pemerintah pusat, sementara ruas Lubuk Pakam-Tebing Tinggi akan dilaksanakan melalui proses tender investasi.
Ke dua ruas jalan tol itu ditargetkan sudah selesai dan opersional pada 2014, dimana pemenang tender proyek jalan tol Lubuk Pakam-Tebing Tinggi akan mendapatkan hak mengelola keduanya.
Sementara itu juga akan dibangun ruas jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat yang ditargetkan selesai 2019. Ruas jalan tol tersebut ditujukan untuk memudahkan lalulintas wisatawan dari Medan ke kawasan wisata Danau Toba atau sebaliknya.
"Kalau saat ini perjalanan dari Medan ke Danau Toba di Prapat membutuhkan waktu tempuh lebih dari empat jam, dengan adanya jalan tol waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi sekitar 2,5 jam," katanya.
Selain itu Pemerintah Provinsi Sumut juga merencanakan membangun ruas jalan tol Medan-Binjai, namun hingga kini belum ada pihak investor yang menawar proyek tersebut akibat belum tuntasnya masalah pembebasan lahan.
Proyek Fisik
Umar Zunaidi menyebutkan, selain masalah pembebasan lahan, ketersediaan dana untuk proyek fisik juga merupakan hambatan kita saat ini. Terkait ganti rugi lahan, menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali menawarkan besaran sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), namun masyarakat justru meminta ganti rugi dengan besaran yang jauh lebih tinggi.
"Warga cenderung meminta ganti rugi sesuai 'harga prospek', padahal kita sudah bersedia membayar sesuai NJOP. Akibatnya, masalah pembebasan lahan tidak tuntas, sehingga belum ada investor yang bersedia membangun. Persoalan ini juga yang membuat jalan tol Medan-Binjai belum bisa dibangun," jelasnya.
Namun demikian ia berharap persoalan pembebasan lahan itu bisa dituntaskan dalam waktu dekat. "Harapan kita segera akan didapat kata sepakat dengan masyarakat, sehingga pembangunan jalan tol di Sumut bisa dituntaskan sesuai terget," katanya.
Terkait dengan pemantapan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Umar Zunaidi mengatakan, kita membutuhkan anggaran sekitar Rp 9,513 triliun untuk membangun jalan dan jembatan yang lebih baik pada 2015.
"Anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk mencapai target sesuai visi terwujudnya jaringan jalan, jembatan nasional dan provinsi yang lebih baik di Sumut," ujar Umar seraya mengatakan, target tersebut tidak akan mudah dicapai terutama akibat keterbatasan pembiayaan.

Sumber:http://www.analisadaily.com/

Read More

JE Habibie: Rotterdam Jadi Pintu Gerbang Ekspor Sumut ke Dataran Eropa

Pihak Kedutaan Besar RI di Belanda yakin optimalisasi pasar ekspor komoditas asal Sumatera Utara ke dataran Eropa bisa dipacu lebih besar.
Optimisme tersebut muncul setelah upaya menjalin kerja sama misi dagang antara Indonesia dengan Kota Rotterdam, Belanda sudah rampung khususnya dalam ekspor tembakau, kakao, dan CPO (crude palm oil).
“Kota Rotterdam jadi target kita sebagai pintu gerbang ekspor tembakau, kakao, dan CPO asal Sumut ke dataran Eropa. Karena upaya ke arah itu akan kita ditempuh melalui pagelaran pameran yang mengusung tentang keunggulan dan keuntungan komoditas asal Sumut pada April mendatang di kota tersebut,” ucap Dubes RI untuk Belanda, JE Habibie dalam kunjungannya ke Gubernuran Medan, Jumat (6/11).
Menurut JE Habibie, kerja sama misi dagang ekspor Sumut ke Belanda dan dataran Eropa lainnya, sebenarnya punya prospek cukup cerah. Namun karena kampanye hitam oleh sejumlah pihak, menjadikan minat orang Eropa terhadap komoditas ekspor Sumut anjlok.
“Karenanya pada pameran nanti, kita akan menjelaskan langsung seperti apa dan bagaimana keunggulan komoditas asal Sumut itu, termasuk untuk mengantisipasi kampanye hitam komoditas Sumut yang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup, demokrasi, dan HAM,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata JE Habibie, juga akan berupa memanfaatkan hubungan emosional 1,7 juta warga Belanda terhadap Indonesia, khususnya Sumut. Sebab, dari statistik yang ada, sekitar 1,7 juta warga Belanda punya pertalian darah dengan warga di Sumut.
“Saya pernah berdialog dengan salah seorang warga Belanda yang mengaku masih punya nenek moyang di Kota Binjai, Sumut. Dan saya kira, hal-hal seperti ini masih banyak ditemukan pada warga Belanda lainnya. Karenannya, kita akan memanfaatkan hubungan emosional ini untuk mendongkrak neraca ekspor Sumut,” bebernya.
Di kesempatan terpisah, Dubes RI untuk Argentina, Sunten L Manurung yang bertemu Gubsu juga menegaskan, pihaknya juga akan menggenjot ekspor komoditas asal Sumut ke wilayah tersebut. Namun dia hanya akan memfokuskan neraca ekspor pada komoditas kakao dan CPO saja. Karena devisa dari dua produk ini bisa mencapai lebih dari 100 juta dolar AS bila mengirimnya secara langsung.

Terobos Langsung
“Selama ini, ekspor dua komoditas tersebut hanya dalam bentuk bahan baku. Sehingga saat masuk ke Paraguay, dan kemudian menyebar ke daerah sekitarnya, seperti Peru dan Argentina, komoditas tersebut sudah diklaim milik negara tersebut. Makanya, ke depan kita terobos langsung pasar di negara Amerika Latin itu dengan mengirim langsung kakao dan CPO, termasuk bahan baku untuk elektronik dan spare part,” rincinya.
Menanggapi dua peluang ini, Gubsu pada prinsipnya sangat mendukung. Karenanya ia langsung memerintahkan institusi terkait bidang ekspor, untuk mempelajari masalah, dan solusi yang diperlukan.
“Selama ini, komoditas asal Sumut sudah cukup dikenal dunia luar. Namun sayangnya, kita kurang memahami mata rantai untuk melakukan ekspor sampai ke negara tujuan. Makanya, dengan kedatangan sejumlah dubes ini, menjadikan semuanya bisa terang, sehingga potensi bagi Sumut untuk meraih devisa lebih besar terbuka lebih lebar,” katanya.

Sumber:http://www.analisadaily.com

Read More

Petani Sawit Andalkan Tanaman Tua

Ternyata, petani kelapa sawit, terutama yang tergolong dengan perkebunan rakyat, tak mampu memperoleh hasil maksimal. Pasalnya, tanaman yang dimiliki para petani, umumnya berusia lanjut, sehingga produksinya semakin menurun. Hal itu dibenarkan Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsjad, dalam suatu kesempatan di Medan. Dijelaskannya, tak kurang dari 1,5 juta hektar dari 2,7 juta hektar lahan kelapa sawit rakyat, memiliki produktivitas rendah. Guna memaksimalkan produksi buahnya, dibutuhkan replanting (penanaman kembali -red).

"Saat ini, produktivitasnya berkisar di bawah 10 ton tandan buah segar per hektar. Selain akibat usia tanaman yang sudah tua, bisa juga petani tidak menggunakan bibit unggul," ujarnya.
Kondisi itu menyebabkan petani sawit bakal merugi, terutama saat harga TBS anjlok di pasaran akibat tingginya biaya produksi.

Padahal, dana replanting bisa memanfaatkan dana pungutan ekspor CPO yang selama ini dikutip pemerintah. Apalagi, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan, tersirat akan tekad pemerintah yang mencoba memfokuskan pengembangan kelapa sawit berbasis tanaman rakyat. Hal itu bisa terlihat dari salah satu poin yang mewajibkan pengusaha perkebunan kelapa sawit membuka areal untuk kebun rakyat seluas 20% dari lahan mereka.

"Jadi, peremajaan tanaman kelapa sawit harus mendapat prioritas seperti rencana pemerintah dalam Permentan nomor 26 tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan," tandasnya.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Read More

TBS Menurun

Pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut kesulitan memenuhi kontrak kerja sama titip buah sawit ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 akibat produksi mengalami penurunan.

"Harusnya, sedikitnya 600 ton TBS yang harus dipasok ke tiga PKS milik PTPN3, tapi nyatanya hingga bulan ini masih rata-rata 300 ton," papar Ketua Apkasindo Sumut, Ahmad Rinto Gunari, di Medan, beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan, musim trek yang berkepanjangan disusul hujan berkepanjangan, membuat pihak Apkasindo kesulitan mengumpulkan TBS dari petani anggota asosiasi itu. "Pedagang pengumpul juga merasakan hal sama sehingga pabrikan mulai kekurangan bahan baku di tengah harga jual yang sedang naik," ujarnya.

Rinto mengakui, pihak Apkasindo telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya kepastian penjualan, maka harga petani bisa sesuai harga pasar, bukan seperti selama ini yang sering dipermainkan beberapa pihak. Sebelum dengan PTPN 3, pihak Apkasindo sudah menjalin kerja sama titip olah dengan PTPN 4 dan terbukti sangat memberi keuntungan kepada petani.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Read More