Mulai Januari 2010 ; Pemerintah Luncurkan Layanan NSW untuk Ekspor-Impor

Pemerintah akan meluncurkan National Single Window (NSW) untuk ekspor pada minggu ketiga Januari 2010 di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk impor, NSW dilaksanakan pada 5 pelabuhan dan 1 bandara, yaitu Pelabuhan Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan, serta Bandara Soekarno Hatta. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi mengenai pelaksanaan NSW di Kantor Menko Perekonomian Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/12).Menurut Hatta, dengan adanya NSW diharapkan seluruh proses ekspor impor menjadi lebih mudah, cepat, murah.

"Jadi tidak perlu repot, cukup masuk ke portal NSW maka langsung beres. Cepat dan tidak perlu high cost . Diyakini dengan paperless tersebut dipastikan biaya akan turun dan waktu akan cepat," tegas Hatta.

Hatta menjelaskan dengan adanya NSW, diharapkan ekspor Indonesia yang pada tahun ini pertumbuhannya negatif di atas 14,5%, menjadi positif di atas 5% pada 2010. Sedangkan untuk impor bisa naik dari negatif 19% menjadi positif di atas 7% pada 2010.

Menurut Hatta, dengan adanya NSW proses perizinan ekspor impor bisa dipercepat dari 40 hari menjadi 17 hari. Apalagi, tambah Hatta, masalah perizinan yang selama ini ada di 30 kementerian/lembaga telah diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Bagaimana perizinan yang ada di K/L (Kementerian/Lembaga) sekarang di BKPM, program pelayanan satu atap," jelas Hatta.

Hatta menyatakan NSW sampai 2011 masih dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Ke depannya, Hatta masih mencari lembaga yang akan mengelola NSW tersebut. "Untuk pengelolaan NSW, transisi pengelolaanya Ditjen Bea Cukai. Paling tidak sampai 2011. Setelah itu, kita berpikir bagaimana ini dengan baik, kita lihat apakah ada lembaga independen atau yang lain," jelas Hatta. Pemerintah pusat berjanji akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) khususnya dibidang investasi. Meskipun hingga saat ini pemerintah masing menggodoknya ditingkat menteri perekonomian.

"Sudah dibicarakan dengan departemen penanggung jawab tinggal dinaikan ke menko perekonomian untuk kita dorong," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (9/12). Sayangnya Hatta tidak menjelaskan insentif apa yang bisa diberikan kepada pemda pelaksana PTSP, mengingat saat ini masih banyak yang belum melaksanakan PTSP khususnya di level kabupaten/kota. "Pemberian instentifnya seperti apa yang akan diberikan, sedang dirumuskan. Kita bicarakan seperti apa insentifnya sedang digodok," jelas Hatta.

Sementara Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan pihaknya sudah membahas hal tersebut dengan kementerian perekonomian. Ia menyambut baik dengan adanya rencananya tersebut.

Ia menambahkan insentif merupakan langkah pendorong bagi pemda untuk lebih intensif dalam memberikan pelayanan investasi. Pada program 100 hari pemerintah, antaralain mencoba meningkatkan terkait pelayanan memulai usaha dari 60 hari menjadi hanya 40 hari.

Gita juga mengutip mengenai hasil survey ‘doing business 2010’ yang dilakukan oleh World Bank/IFC terhadap 183 negara, dimana Indonesia menempati peringkat 122 atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 129. Namun peringkat Indonesia jauh tertinggal dengan Singapura yang menempati posisi 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23 dan Vietnam peringkat 93.

"Modal bersifat demokratis dengan kata lain penanaman modal akan mengalir ke negara-negara maupun daerah yang memiliki prospek keuntungan, banyaknya kemudahan investasi dan pelayanan yang lebih baik," kata Gita.

Read More

Toba Pulp Lestari hasilkan sendiri bibit ekaliptus

PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sudah memiliki dua pusat pembibitan  ekaliptus sendiri guna memenuhi kebutuhan bibit hutan tanaman industri (HTI) perusahaan itu yang sebelumnya sebagian besar diimpor.
"Pada awalnya yakni tahun 1992, Toba Pulp menggunakan bibit HTI dari biji yang berasal dari India, Australia dan Indonesia sendiri, tapi sekarang sudah bisa dari  pusat pembibitan perusahaan sendiri," kata staf pusat pembibitan perusahaan itu, Urip Susiantom, di Medan, tadi siang.
Dikemukakan, TPL, industri pulp satu-satunya di Sumatera Utara (Sumut), membangun 50 ribu hektare HTI dengan tanaman pokok ekaliptus (eucalyptus sp) di delapan kabupaten Sumut masing-masing Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat, Dairi, dan Tapanuli Selatan.
Kualitas bibit, katanya, lebih baik dari sebelumnya teknologi stek akhirnya  kloning (clone) sebagai hasil riset dan pengembangan (R&D) bertahun-tahun. Melalui teknik kloning (berupa pemotongan tunas pohon induk yang unggul-(mother plan), merangsang perakarannya, serta menumbuhkannya pada media tumbuh,  jumlah bibit yang dihasilkan terus meningkat atau mencapai 2,2 juta setiap bulannya.
"Belasan ribu pohon induk, yakni hasil seleksi dari pohon-pohon unggul dewasa ini  ditanam di dua pusat pembibitan," katanya.
Bahkan kalau awalnya pohon induk itu ditanam di tanah, dewasa ini menggunakan wadah pasir yang diperkaya berbagai nutrisi. Hasil menggunakan wadah pasir juga lebih baik karena tanaman  tidak mengandung hara, serta elemennya nol dari gangguan gulma.
Dengan teknologi itu, bibit yang ditanam di areal HTI Toba Pulp tersebut bisa tumbuh seragam dan dapat dipanen dalam waktu yang ralatif singkat, yakni pada usia enam hingga tujuh tahun dengan kubikasi di atas 200 meter per hektare.
"Diharapkan penjelasan dan peninjauan langsung para mahasiswa yang rutin mengunjungi Toba Pulp bukan hanya menambah ilmu para mahasiswa tetapi semakin membuat mahasiswa calon pemimpin itu mengetahui dan mencintai produk yang dihasilkan di dalam negeri khususnya Sumut," kata kepala CSR (corporate social responsibility) Toba Pulp, Lambertus Siregar.
TPL sendiri, katanya, tetap berupaya menerapkan prinsip ramah lingkungan serta peduli masyarakat dalam menjalankan usahanya itu.

Sumber:http://www.waspada.co.id/

Read More