Tren INVESTASI di Sumatera Utara MENURUN

Pemerintah diminta semakin memberi kemudahan dan kepastian hukum kepada calon investor di Sumatera Utara, mengingat tren investasi yang menurun di daerah itu pada tahun lalu. "Berdasarkan data sementara, nilai investasi PMA (penanaman modal asing) di Sumut pada tahun lalu hanya sekitar 110,089 juta dolar AS, jauh turun dari 2009 yang sudah 940,296 juta dolar AS atau di 2007 yang sebesar 330,250 juta dolar AS," kata pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, Minggu (23/1/2011).

Menurut Jhon, hingga saat ini, kemudahan investasi yang dijanjikan pemerintah masih belum sepenuhnya dilaksanakan khususnya di daerah Sumut. Pengurusan izin, misalnya, masih saja melalui birokrasi panjang dan memakan biaya besar.

"Jangan lagi soal kepastian hukum. Lihat saja kasus sengketa tanah di KIM (Kawasan industri Medan), dimana perusahaan PMA juga ikut jadi korban," kata Jhon, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Read More

Pelindo I tingkatkan investasi

Pihak PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku pengelola sejumlah pelabuhan umum di Sumatra bagian utara senantiasa berkomitmen mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
"Optimalisasi kualitas pelayanan merupakan bagian tekad dan komitmen kami untuk turut serta mendorong pengembangan ekonomi daerah khususnya di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia I," kata Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Harry Sutanto, sore ini.
Optimalisasi pelayanan Pelindo I tersebut diwujudkan antara lain melalui peningkatan investasi untuk menambah sejumlah fasilitas dan sarana infrastruktur pelabuhan.
Sejalan dengan langkah strategis itu, menurut Harry, Pelindo I secara berkesinambungan giat melaksanakan berbagai program antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peduli terhadap kesehatan karyawan, baik jasmani maupun rohani.
Kepedulian terhadap aspek kesehatan karyawan, diantaranya diimplemantasikan dengan menggelorakan semangat berolahraga di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola 15 pelabuhan umum di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau.
"Melalui kegiatan olah raga diharapkan semakin tumbuh sinergi yang hebat dan terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara pimpinan dan karyawan," ujarnya.
Ia mengakui, sebagian besar pelabuhan di bawah pengelolaan Pelindo I mempunyai peran yang strategis karena terletak di sepanjang Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional.
Peluang-peluang bisnis yang masih potensial seperti pemanduan di Selat Malaka secara terus-menerus diusahakan agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan mampu mendorong pengembangan ekonomi daerah.

Kontribusi nyata Pelindo I dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah khususnya di wilayah sepanjang Selat Malaka itu diyakini mampu berperan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus berusaha melakukan berbagai terobosan baru dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan serba tepat yang meliputi tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga," ucap Harry.
Sumber: waspada.co.id

Read More

Bandar Udara Kuala Namu korbankan 1.157 kuburan

Pembangunan Bandar Udara Kuala Namu yang awalnya ditargetkan selesai tahun 2010, mundur ke 2011. Dan kini mundur ke tahun 2012.  Salah satu masalah yang menghambat adalah kendala lahan yang akan digunakan sebagai lajur jalan arteri.
Untuk itu, demi melancarkan pembangunan lajur jalan arteri menuju Bandar Udara Kuala Namu, sekitar 1.157 makam di pekuburan muslim di Dusun I A, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, dibongkar.
Koordinator Pembongkaran, Nyamin, mengatakan pembongkaran melibatkan 25 personil dan dimulai hari ini sampai jangka waktu yang belum bisa ditentukan.
“Bila ditargetkan penyelesaiannya, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidaksempurnaan pada pelaksanaan ritual pembongkaran kuburan,” jelasnya, tadi malam.
Pembongkaran makam ke lokasi yang tak jauh dari lokasi semula itu diawali acara ritual keagamaan dipimpin 3 tokoh agama, Markum, Anas dan Yunus  dihadiri Muspika serta disaksikan ratusan warga. Sejauh ini sudah 44 makam yang dibongkar dan usia termuda dari seribuan makam yang dibongkar adalah berkisar 3 tahun.
Sedangkan biaya ganti rugi yang sudah dibayar senilai Rp 250.000 per makam. Untuk areal pekuburan baru sebagai pengganti dan kini sudah membebaskan tanah seluas 8 rante di Dusun II yang dijadikan lokasi pekuburan baru bagi masyarakat Desa Sidourip.
Semua proses pembebasan lahan dan biaya ganti rugi untuk pembangunan bandar udara Kuala Namu sudah selesai,” kata Koordinator Pembongkaran Makam Nyamun.
Sumber:waspada.co.id/gambar:google.com

Read More

Belgia Tertarik Investasi di Sumut

Belgia Tertarik Investasi di Sumut

Belgia berencana memperluas investasi di Indonesia dari sekitar 25 proyek yang sudah ada selama ini dan Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang diincar negara itu.
Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Christian Tanghe, mengakui, investasi pengusaha Belgia di Indonesia hingga dewasa ini masih terfokus di daerah Jawa dengan bidang manufaktur seperti industri chemical.
"Pengusaha Belgia semakin tertarik berinvestasi maupun melakukan kerja sama dagang dengan pengusaha Indonesia termasuk di Sumut yang dinilai sangat berpotensi khususnya di bidang perkelapasawitan," kata Christian, usai bertemu dengan pengusaha lokal, di Kantor Kadin Sumut, Rabu (27/10).
Christian menyebutkan, sebenarnya di Sumut, investasi Belgia sudah ada yakni bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT.Tolan Tiga, tetapi itu dinilai masih belum cukup. Diyakini masih banyak peluang lain dan itu sedang dijajaki dalam kunjungan beberapa hari di Sumut.
Menurut Christian, dengan adanya nanti kerja sama, bisa jadi Belgia menjadi penepis isu negatif tentang keamanan dan termasuk kampanye negatif persawitan Indonesia. Eropa termasuk pasar yang penting untuk CPO Indonesia dan sebaliknya Eropa membutuhkan produk itu." Jadi kerja sama antara negara-negara di Eropa seperti Belgia dan Indonesia harus dipelihara," katanya.
Wakil Ketua bidang Investasi dan Kerja Sama Internasional Kadin Sumut, Jonner Napitupulu, mengatakan, rencana perluasan investasi Belgia di Indonesia harus ditanggapi serius khususnya oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan pengusaha.
Apalagi, menurutnya, kalau minat investasi Belgia itu adalah di sektor hilir sawit mengingat produk turunan CPO yang ada di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan apa yang sudah dilakukan Malaysia.


Sumber:tribunmedan

Read More

BPOM Medan Sita Puluhan Ribu Item Kosmetik Ilegal

BPOM Medan Sita Puluhan Ribu Item Kosmetik Ilegal

Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan menyita puluhan ribu item produk kosmetik ilegal. Kosmetik itu disita karena tidak terdaftar dan ditengarai mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetik itu disita di salah satu gudang distributor di Jalan Pabrik Tenun Medan, Selasa (26/10). Nilai diperkirakan mencapai setengah miliar rupiah. Barang tersebut kini disimpang di gudang BPOM Medan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Plh Kepala BPOM Medan Drs Djamidin Manurung Apt MM, kosmetik tersebut berasal dari China. "Ada yang masih dalam kemasan baru diimpor dari China. Kemudian, ada juga produk yang dipacking di daerah kita. Berarti importirnya memasok bahan baku kemudian mengepak di sini," sebut Djamidin Manurung didampingi Kepala Seksi Penindakan Ramses Simbolon.
Secara rinci, produk yang disita BPOM Medan berupa Revlon New Complexion 35 karton, Bou Gon Jing Qu Bon Shuang 3 karton, Qian Yang Tube 240 bungkus, Lyolon Sport Remoning 18 Kotak, Pon White Beuty Detox 13 Kotak, Natural 99 Cream 169 kotak, krim pemutih tanpa merk 13 kotak, Meii Young 310 kotak, Krage Night Cream 13 kotak. Pond’s Detox Complete Beuaty Care 9 kotak, Pond’s Whtie Beauty Detox, Pond’s Whtie Beauty refil, Pond’s Whtie Beauty UV 31 kotak, Original Pemutih Dokjer 17 kotak, Qian Yan Whitening Beauty Soup 9 kotak, Natural 99 Vitamin E 15 kotak, Meii Young Special 15 kotak, Racikan 99 Facial Foam 9 kotak, Temulawak Cream 3 dus, Sabun Natural 99 Racikan 15 kotak dan Sarphy Misdear Fruity 12 kotak.
"Bulan lalu, kita juga banyak menyita produk kosmetik ilegal. Kita terus melakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang beredar tak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya. Karena produk seperti ini sangat merugikan konsumen dan tentunya juga merugikan negara, karena masuk secara ilegal," tegas Djamidin. Sebenarnya, lanjut Djamidin lagi, dalam UU kesehatan No 36 Tahun 2009, sudah ditegaskan bahwa menjual produk tanpa izin edar akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara 15 tahun dan denda Rp15 milyar. Sedangkan menjual produk yang tidak sesuai standar mutu seperti mengandung bahan berbahaya dikenakan kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Gencar
Pihak BPOM saat ini memang sudah diinstruksikan dari Badan POM untuk gencar melakukan razia terhadap produk ilegal tersebut. Hal ini berkaitan dengan program satu standar sesama negara ASEAN yang disebut "Kosmetik Asean Harmonisasi". Program harmonisasi kosmetik ini, lanjutnya, akan diberlakukan Januari 2011. "Untuk menyambut itu, pengawasan produk kosmetik di pasaran agak lebih ketat," jelas Djamidin.
Dengan adanya program harmonisasi ini, maka pelku usaha nantinya hanya mendaftar via elektronik ke BPOM atau notifikasi. "Pelaku usaha, cukup menyimpan dokumen yang diperlukan saja mengenai standar keamanan produk mereka," tukasnya.
Satu sisi, program ini mempermudah birokrasi bagi pelaku usaha. Di sisi lain, petugas BPOM Medan akan semakin ketat melakukan pengawasan. Karena nanti tidak ada lagi label CD atau CL di kosmetik. "Untuk ini, BPOM sudah menyiapkan petugas yang berkompeten. Kita nanti juga akan melakukan sampling dan bila diperlukan memeriksa dokumen yang dimiliki terkait produk kosmetik yang diimpor tersebut," jelas Djamidin.
Sumber:analisadaily.com

Read More

Inalum Incar 254 Ribu Ton Ingot

Produksi PT Inalum selama 2010 diproyeksikan mencapai 254 ribu tonaluminium ingot. Tahun lalu, produksi aluminium PT Inalum mencapai 256 ribu ton, jauh melebihi kapasitas terpasang di pabrik yang mencapai 225 ribu ton. “Operasional yang baik dan lancar ini dikarenakan tinggi air muka Danau Toba yang stabil pada level 904 dari permukaan laut, dengan hasil pro-duksi melebihi dari kapasitas terpa-sang,” papar Direktur Umum dan SDM PT Inalum, Nasril Kamarud-din, di Medan, beberapa waktu yang lalu.

Meski harga aluminium di pasar dunia cenderung turun selama 2009, lanjutnya, namun Inalum tetap menunjukan performa yang baik. Indikasi itu terlihat dari pero-lehan laba bersih perusahaan yang mencapai US$ 101 juta. Bahkan, selama enam tahun berturut-turut, Inalum mampu mencetak laba di atas posisi US$ 100 juta.

Pihaknya optimis mampu men-capai target produksi itu, meng-ingat, terjaganya stabilitas kualitas debit Danau Toba secara baik, sehingga menopang produktifitas pabrik. Nasril menyatakan, pihak manajemen juga gencar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Tak hanya itu, kehidupan para nelayan menjadi fokus perhatian yang tak kalah penting bagi managemen. “Melalui program rumpon, kesehatan, beasiswa, pemberdayaan dan modal bergulir untuk usaha kecil, juga bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan di sekitar operasional perusahaan,” paparnya.

Sumber: harian-global.com

Read More

Kunjungan Komisi C DPRD Medan ; PLN Masih Pilih Kasih Layani Pelanggan

Kalangan legislator DPRD Medan menilai, pelayanan PLN terhadap pelanggan masih terkesan pilih kasih. Tidak saja terkait soal pemadaman, tetapi juga untuk pemasangan baru yang masuk dalam daftar tunggu. Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Drs Amiruddin mengatakan, soal pemadaman listrik yang dilakukan PLN masih terkesan pilih kasih. Sebab pemadaman bergilir oleh PLN masih tidak merata. Apalagi, masih ada jalur ganda, dimana pemadaman yang terjadi di satu lingkungan tidak serta merta lingkungan di sekitarnya juga padam.

"Masyarakat pengguna listrik banyak yang kecewa khususnya pelaku ekonomi, pedagang yang menjadi sumber pendapatannya. Karena itu usaha kecil menengah hendaknya diperhatikan", papar Amiruddin dalam kunjungan kerja anggota Komisi C DPRD Medan ke PLN Cabang Medan, Rabu (17/3).

Pelayanan terhadap pelanggan yang tidak merata juga dikatakan Sekretaris Komisi C Zul Morado Siregar. Menurutnya, tidak meratanya pemadaman listrik terjadi di dua pemukiman berbeda.

Selain itu, imbuh anggota komisi C lainnya, Herri Zulkarnain, pelayanan pada rumah sederhana yang menjadi daftar tunggu khususnya pelanggan untuk 450 W terkesan dikesampingkan. Justeru Herri melihat PLN terkesan mendahulukan pelanggan dengan rumah mewah. Belum lagi bertenggernya kios atau cafe-cafe di sepanjang jalan, tentu dipertanyakan darimana sumber arus listriknya. Jika ditenggarai ada unsur pencurian, maka menurutnya akan lebih baik jika didistribusikan ke rumah-rumah sederhana.

Ketua Komisi C, Drs Aripay Tambunan menegaskan, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, PLN harus bisa transparan. Misalnya terkait soal kenaikan TDL, pemadaman listrik dan persoalan-persoalan lainnya yang memang informasinya patut dikomsumsi publik.

Anggota komisi C lainnya yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja diantaranya, Hasyim SE, Jan Lie, Jumadi SPdi, A Hie, Ferdinan Lumban Tobing dan Jhony Nadeak.

Bukan Karena Defisit

Menjawab pertanyaan anggota dewan tersebut, Manager PLN Cabang Medan, Ahmad Hidayat Pane mengatakan, pemadaman listrik yang terjadi selama ini menurutnya bukan hanya karena terjadinya defisit. Perjalanan arus yang panjang dari pembangkit ke pelanggan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya gangguan. Termasuk akibat terlalu banyaknya titik-titik pembangkit, sehingga sering muncul komplain dari pelanggan, urai Hidayat.

Dari pengalaman selama ini, ujarnya, yang sering terjadi adalah di jaringan menengah. Artinya, jika terjadi gangguan seperti itu maka akan terjadi pemadaman secara keseluruhan. Kalau defisit cenderung sering terjadi pada malam hari, sedangkan siang hari biasanya karena akibat gangguan pemeliharaan.

Sedangkan terhadap cafe-cafe di pinggiran jalan, kata Hidayat tidak semuanya yang melakukan pencurian. Seperti di Kampung Keling dan Teladan mereka menarik arus secara legal. Sebab pada prinsipnya PLN lebih mengutamakan pelanggan masyarakat dan UKM. Namun dirinya tak membantah soal adanya dua saklar. Untuk soal ini, pihaknya tetap melakukan pengawasan karena pelakunya adalah oknum.

Terkait pemadaman, pemukiman yang saling berdekatan prinsip PLN tidak seluruhnya padam. Di samping, sambung Hidayat, ada beberapa daerah prioritas, misalnya komplek ABRI dan institusi yang berlambang negara. Seperti di kawasan Jalan Sudirman dan Diponegoro, layanan kantor polisi, bandara dan rumah sakit. Soal daftar tunggu, untuk rumah sederhana dan perumahan mewah, PLN memperlakukannya sama. Seperti instruksi manajemen pusat yang lebih mengutamakan rumah sederhana dan rumah siap huni, ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, dengan 491 ribu pelanggan di cabang Medan tahun 2009 yang tumbuh begitu cepat, angka pertumbuhannya tidak seiring dengan kebutuhan akan listrik. Saat ini, katanya, PLN melayani 5 ribu pelanggan dominan rumah tangga memakai tarif sosial dan 32 ribu untuk industri, dengan pendapatan rumah tangga 30%, industri 27,4% dan bisnis/umum selebihnya. Sementara total pasokan untuk operasional normal 1.420 MW dengan unit terbesar 1.230 MW, jika terjadi beban puncak 1.352 MW. Unit pembangkit tersebut, 70% sampai 80% ada di Belawan. Rencana pembangkit baru PLTA Asahan 180 MW dijadwalkan April 2010, PLTG Belawan LOT-3 105 MW dijadwalkan Maret 2010, PLTU Sumut 400 MW dijadwalkan 2012 dan PLTU Meulaboh 200 MW dijadwalkan 2012.

Sumber:http://www.analisadaily.com

Read More

Di Medan - Petronas Salurkan 20.440 Kl Bensin

Selama 2010, pihak PT Petronas Niaga Indonesia menyalurkan 20.440 kiloliter (Kl) bensin premium (Prima 88) di Kota Medan, Sumut. Menurut Brand Management and External Relation Business Development Department PT Petronas Niaga Indonesia, Jakarta, Bayu Anggriyani, hal itu sesuai keputusan Kepala BPH Minyak dan gas (Migas), tertanggal 1 Januari 2010 yang memberikan kesempatan kepada tiga perusahaan swasta menjadi penyalur bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pendamping PT Pertamina di luar Pulau Jawa, masing-masing, Petronas, PT Aneka Kimia Raya Corporindo (AKR) dan Shell.

"Ini merupakan kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap PT Petronas untuk menyediakan sekaligus menyalurkan bahan bakar bersubsidi jenis bensin premium," tulisnya dalam email ke Harian Global di Medan, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, pihak Petronas bertekat untuk tetap eksis menyediakan dan menyalurkan BBM berkualitas dalam jumlah akurat serta pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Di Kota Medan, saat ini terdapat tiga SPBU Petronas yan beroperasi selama 24 jam, masing-masing di kawasan Jalan Pattimura, Setia Budi dan Brigjen Katamso. "Untuk harga BBM di SPBU Petronas, per 4 Maret 2010 PRIMAX 92 Rp 7.150, Diesel Rp 6.950, dan PRIMA 88 (bensin premium) Rp 4.500," sebutnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Customer Relation PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) I Medan, Rustam Aji, menyatakan, kebijakan BPH Migas justru menjadikan Pertamina semakin terpacu untuk bersaing secara sehat di bidang pelayanan kepada pelanggan.

“Harga dan barang yang dijual sama, jadi yang dilakukan Pertamina memberikan pelayanan yang terbaik. Kita sudah siap bersaing untuk menghadapi badan usaha lain,” tegas Rustam.

Ia menjelaskan, realisasi penyaluran PT Pertamina selama 2009 mencapai 1.217.100 Kl premium, dan 808.300 Kl solar. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari kuota pemerintah pada 2010 yang berkisar 1.231.200 KL premium dan 793.400 Kl solar.  Sekadar informasi, berdasarkan kebijakan BPH Migas, pihak PT AKR mendapat jatah sebanyak 109.162 kiloliter solar per tahun, dan Shell memeroleh 5.110 kiloliter bensin premium per tahun.

Sumber:http://www.harian-global.com

Read More

Direktur Eksekutif Kadin Sumut : Infrastruktur Memprihatinkan Ancam Investasi

Infrastruktur di Sumut dinilai semakin memprihatinkan dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor lokal dan asing untuk menanamkan modal mereka di daerah itu. "Infrastruktur yang jelek bahkan bisa membuat investor lama hengkang," kata Direktur Eksekutif Kadin Sumut, Hendra Utama di Medan, Senin (16/10). Apalagi, kata dia, selain infrastruktur yang jelek, keamanan dan kepastian hukum di Sumut juga masih belum maksimal, sehingga semakin merugikan pengusaha.

Pengusaha kelapa sawit, misalnya, sering menderita kerugian akibat pencurian buah sawit, baik dilakukan di kebun atau di jalan, sementara kasusnya sering tidak terungkap karena diduga "di-backing" oknum.

Menurut Hendra, infrastruktur yang semakin memprihatinkan itu antara lain ditandai bertambah seringnya "byar pet" listrik, semakin banyaknya ruas jalan yang rusak, panjang jalan tol yang terbatas, termasuk fasilitas dan pelayanan di pelabuhan yang juga masih belum maksimal.

"Kondisi itu membuat biaya tinggi sekaligus membuat daya saing produk khususnya produk ekspor semakin rendah," katanya.

Daya saing yang rendah juga akan mengancam perolehan devisa dan itu sangat membahayakan pemerintahan Sumut maupun Indonesia, ujarnya. Ia berpendapat, tidak ada alasan bagi Pemprov Sumut untuk tidak memperbaiki infrastruktur, termasuk mempermudah perizinan serta meningkatkan keamanan dan kepastian hukum, karena pemerintah provinsi lain sudah membuktikannya

Di Sumatera Barat dan Riau, misalnya, jalan provinsi, jalan nasional dan bahkan jalan kota/kabupaten begitu bagus dan pemerintahnya juga memberikan berbagai kemudahan bagi calon investor.

"Tak heran akhirnya banyak investor yang lebih tertarik berinvestasi ke daerah itu.

Bahkan tidak jarang investor menutup usahanya di Medan dan memindahkannya ke daerah lain," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut, kata Hendra harus benar-benar memanfaatkan membaiknya permintaan impor dan iklim bisnis di tahun 2010 usai krisis global yang dimulai akhir 2008.

Kadin sendiri dan pengusaha secara pribadi, kata dia, mendukung dan siap membantu langkah Kapolda Sumut yang mengajak pengusaha bekerja sama memberantas premanisme yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung yang selama ini menggangu kinerja pengusaha termasuk mengancam investasi.

Sumber: analisadaily.com

Read More

JE Habibie: Rotterdam Jadi Pintu Gerbang Ekspor Sumut ke Dataran Eropa

Pihak Kedutaan Besar RI di Belanda yakin optimalisasi pasar ekspor komoditas asal Sumatera Utara ke dataran Eropa bisa dipacu lebih besar.
Optimisme tersebut muncul setelah upaya menjalin kerja sama misi dagang antara Indonesia dengan Kota Rotterdam, Belanda sudah rampung khususnya dalam ekspor tembakau, kakao, dan CPO (crude palm oil).
“Kota Rotterdam jadi target kita sebagai pintu gerbang ekspor tembakau, kakao, dan CPO asal Sumut ke dataran Eropa. Karena upaya ke arah itu akan kita ditempuh melalui pagelaran pameran yang mengusung tentang keunggulan dan keuntungan komoditas asal Sumut pada April mendatang di kota tersebut,” ucap Dubes RI untuk Belanda, JE Habibie dalam kunjungannya ke Gubernuran Medan, Jumat (6/11).
Menurut JE Habibie, kerja sama misi dagang ekspor Sumut ke Belanda dan dataran Eropa lainnya, sebenarnya punya prospek cukup cerah. Namun karena kampanye hitam oleh sejumlah pihak, menjadikan minat orang Eropa terhadap komoditas ekspor Sumut anjlok.
“Karenanya pada pameran nanti, kita akan menjelaskan langsung seperti apa dan bagaimana keunggulan komoditas asal Sumut itu, termasuk untuk mengantisipasi kampanye hitam komoditas Sumut yang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup, demokrasi, dan HAM,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata JE Habibie, juga akan berupa memanfaatkan hubungan emosional 1,7 juta warga Belanda terhadap Indonesia, khususnya Sumut. Sebab, dari statistik yang ada, sekitar 1,7 juta warga Belanda punya pertalian darah dengan warga di Sumut.
“Saya pernah berdialog dengan salah seorang warga Belanda yang mengaku masih punya nenek moyang di Kota Binjai, Sumut. Dan saya kira, hal-hal seperti ini masih banyak ditemukan pada warga Belanda lainnya. Karenannya, kita akan memanfaatkan hubungan emosional ini untuk mendongkrak neraca ekspor Sumut,” bebernya.
Di kesempatan terpisah, Dubes RI untuk Argentina, Sunten L Manurung yang bertemu Gubsu juga menegaskan, pihaknya juga akan menggenjot ekspor komoditas asal Sumut ke wilayah tersebut. Namun dia hanya akan memfokuskan neraca ekspor pada komoditas kakao dan CPO saja. Karena devisa dari dua produk ini bisa mencapai lebih dari 100 juta dolar AS bila mengirimnya secara langsung.

Terobos Langsung
“Selama ini, ekspor dua komoditas tersebut hanya dalam bentuk bahan baku. Sehingga saat masuk ke Paraguay, dan kemudian menyebar ke daerah sekitarnya, seperti Peru dan Argentina, komoditas tersebut sudah diklaim milik negara tersebut. Makanya, ke depan kita terobos langsung pasar di negara Amerika Latin itu dengan mengirim langsung kakao dan CPO, termasuk bahan baku untuk elektronik dan spare part,” rincinya.
Menanggapi dua peluang ini, Gubsu pada prinsipnya sangat mendukung. Karenanya ia langsung memerintahkan institusi terkait bidang ekspor, untuk mempelajari masalah, dan solusi yang diperlukan.
“Selama ini, komoditas asal Sumut sudah cukup dikenal dunia luar. Namun sayangnya, kita kurang memahami mata rantai untuk melakukan ekspor sampai ke negara tujuan. Makanya, dengan kedatangan sejumlah dubes ini, menjadikan semuanya bisa terang, sehingga potensi bagi Sumut untuk meraih devisa lebih besar terbuka lebih lebar,” katanya.

Sumber:http://www.analisadaily.com

Read More

Petani Sawit Andalkan Tanaman Tua

Ternyata, petani kelapa sawit, terutama yang tergolong dengan perkebunan rakyat, tak mampu memperoleh hasil maksimal. Pasalnya, tanaman yang dimiliki para petani, umumnya berusia lanjut, sehingga produksinya semakin menurun. Hal itu dibenarkan Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsjad, dalam suatu kesempatan di Medan. Dijelaskannya, tak kurang dari 1,5 juta hektar dari 2,7 juta hektar lahan kelapa sawit rakyat, memiliki produktivitas rendah. Guna memaksimalkan produksi buahnya, dibutuhkan replanting (penanaman kembali -red).

"Saat ini, produktivitasnya berkisar di bawah 10 ton tandan buah segar per hektar. Selain akibat usia tanaman yang sudah tua, bisa juga petani tidak menggunakan bibit unggul," ujarnya.
Kondisi itu menyebabkan petani sawit bakal merugi, terutama saat harga TBS anjlok di pasaran akibat tingginya biaya produksi.

Padahal, dana replanting bisa memanfaatkan dana pungutan ekspor CPO yang selama ini dikutip pemerintah. Apalagi, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan, tersirat akan tekad pemerintah yang mencoba memfokuskan pengembangan kelapa sawit berbasis tanaman rakyat. Hal itu bisa terlihat dari salah satu poin yang mewajibkan pengusaha perkebunan kelapa sawit membuka areal untuk kebun rakyat seluas 20% dari lahan mereka.

"Jadi, peremajaan tanaman kelapa sawit harus mendapat prioritas seperti rencana pemerintah dalam Permentan nomor 26 tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan," tandasnya.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Read More

TBS Menurun

Pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut kesulitan memenuhi kontrak kerja sama titip buah sawit ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 akibat produksi mengalami penurunan.

"Harusnya, sedikitnya 600 ton TBS yang harus dipasok ke tiga PKS milik PTPN3, tapi nyatanya hingga bulan ini masih rata-rata 300 ton," papar Ketua Apkasindo Sumut, Ahmad Rinto Gunari, di Medan, beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan, musim trek yang berkepanjangan disusul hujan berkepanjangan, membuat pihak Apkasindo kesulitan mengumpulkan TBS dari petani anggota asosiasi itu. "Pedagang pengumpul juga merasakan hal sama sehingga pabrikan mulai kekurangan bahan baku di tengah harga jual yang sedang naik," ujarnya.

Rinto mengakui, pihak Apkasindo telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya kepastian penjualan, maka harga petani bisa sesuai harga pasar, bukan seperti selama ini yang sering dipermainkan beberapa pihak. Sebelum dengan PTPN 3, pihak Apkasindo sudah menjalin kerja sama titip olah dengan PTPN 4 dan terbukti sangat memberi keuntungan kepada petani.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Read More

Produksi Minyak Sumut 3.000 Barrel

Meski sejarah perminyakan di tanah air dimulai di Sumatera Utara, namun produksi minyak di provinsi ini sekarang paling banyak mencapai 3.000 barrel per hari. Meski ada dua ladang minyak baru yang tengah dieksplorasi, namun cadangan minyaknya masih belum diketahui secara pasti.

Sejarah perminyakan di tanah air dimulai tahun 1885 saat pemerintah Kolonial Hindia Belanda menemukan ladang minyak di daerah Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Setelah itu beberapa sumur baru ditemukan di sekitarnya.

"Memang sumur-sumut tersebut masih berproduksi, tetapi jumlahnya sudah jauh berkurang. Saat ini blok-blok yang masih menghasilkan hanya tersebar di tiga kabupaten, Langkat, Binjai dan Deli Serdang. Paling banyak produksi minyak dari Sumut saat ini mencapai 3.000 barrel per hari," ujar Pelaksa Bidang Migas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumut Sumintarto di Medan, Selasa (27/10).

Menurut dia, cerita Sumut sebagai daerah penghasil minyak kini tinggal kenangan. Dengan produksi sebesar itu, Sumut hanya menerima dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat setiap tahunnya sebesar Rp 1,5 miliar. "Jumlah itu sudah termasuk dana bagi hasil untuk gas, jadi bukan hanya minyak saja," kata Sumintarto.

Namun ada harapan produksi minyak di Sumut kembali bertambah, mengingat terdapat dua blok yang tengah dieksplorasi dua perusahaan perminyakan nasional, yakni Blok Kisaran oleh Pacific Oil and Gas serta Blok Padang Lawas oleh PT Mosesa Petroleum. "Kedua perusahaan ini baru pada tahap eksplorasi," ujar Sumintarto.

Dia mengatakan, untuk Blok Kisaran, Pacific Oil and Gas telah melakukan pengeboran sumur pertama dan saat ini tengah menunggu persetujuan BP Migas untuk melakukan pengeboran sumur kedua. "Rencana pengeboran sumur kedua ini masih dalam tahap pembicaraan dengan BP Migas, termasuk pembicaraan soal biaya dan recovery-nya. Dari sumur pertama diketahui bisa menghasilkan sekitar 100 barrel per hari," katanya.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Blok Kisaran. PT Mosesa lanjut Sumintarto baru akan melakukan pengeboran sumur ketiga. "Sumur kedua dulu pernah dibor oleh pemilik konsesi yang lama (Chevron) tetapi ternyata tidak menghasilkan jadi tak dilanjutkan," katanya.

Menurut Sumintarto, dua blok minyak ini masih belum bisa diketahui secara pasti berapa cadangan minyaknya. Cadangan minyak di kedua blok tersebut baru bisa diketahui kalau sudah tiga sumur dibor. "Kami pun sekarang masih belum bisa memperkirakan berapa produksi yang bisa dihasilkan Sumut jika kedua blok ini sudah dieksploitasi," katanya.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/

Read More

BC Polonia Gagalkan Penyelundupan Uang

Liong Hok Pheng (37) warga Jalan Letda Sujono Medan, diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan karena ketahuan membawa uang ringgit Malaysia tanpa izin, senilai RM 430 ribu atau Rp 1,2 miliar.

Liong diamankan di terminal kedatangan internasional saat baru turun dari pesawat Malaysia Air Lines dengan nomor penerbangan MH 864 dari Kuala Lumpur, Sabtu (24/10) malam.

Guna pengusutan, pengusaha alat kesehatan itu diserahkan Poltabes Medan.

Kepala Sesi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Medan, Devid Youhannis Muhammad mengatakan, Liong melanggar UU No. 25 tahun 2003 pasal 9, tentang tindak pidana pencucian uang.  Barang siapa yang membawa uang ke luar atau dalam negeri di atas seratus juta tanpa mendapatkan izin dari pihak bea dan cukai akan di ancam pidana ringan dengan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 300 juta.

Diterangkannya, kecurigaan petugas bermula ketika tas milik tersangka melintasi mesin X Ray. Di mesin tembus pandang itulah, diketahui ada benda yang mencurigakan. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan dengan membuka tas tersangka. Begitu dibuka, tas kabin yang berisikan beberapa lembar kertas dokumen serta pakaian, ditemukan juga uang tunai senilai RM 430 ribu yang disembunyikan dibalik pakaian.

Kanit Ekonomi Poltabes Medan AKP Achiruddin Hasibuan menyebutkan, Liong adalah pedagang alat alat kesehatan dari Malaysia untuk dijual di Medan.  Setelah melalui pemeriksaan,  Minggu (25/10) pagi sekitar pukul 06.00 WIB Liong Hok Pheng pun sudah diperbolehkan pulang. "Karena pidana ringan, tersangka tidak bisa ditahan, dan kasus ini akan tetap di persidangkan. Sebenarnya, bila pelaku meminta izin Bea Cukai membawa uang sebanyak itu, maka pelaku pasti tidak di tahan bea dan cukai," jelasnya.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Read More

Dua maskapai diduga langgar aturan Menhub

Dua maskapai penerbangan nasional yang beroperasi di Medan, yakni Merpati Nusantara Airlines dan Riau Airlines (RAL) "terseok-seok" dan diduga langgar aturan menteri Perhubungan dalam melayani rute Medan-Gunung Sitoli.
"Kedua maskapai itu 'terseok-seok', mungkin karena kesulitan menutupi biaya operasional," kata kepala Administrator Bandar Udara Polonia, Rajali Abubakar, di Medan, tadi pagi.
Dari pantauan pihaknya juga diduga kedua maskapai itu melanggar aturan Menteri Perhubungan (Menhub) karena menjual tiket melebihi tarif batas atas, banyak ditemukan kejanggalan.
Salah satunya, kedua maskapai itu melayani penerbangan carteran untuk rute Medan-Gunung Sitoli, padahal kedua maskapai yang melayani rute itu merupakan penerbangan niaga berjadwal.
"Fakta di lapangan rute itu merupakan penerbangan niaga berjadwal, namun kadang-kadang mereka berlakukan penerbangan carter agar bisa terbang ke Gunung Sitoli," jelasnya.
Dengan temuan itu, Administrator Bandar Udara Polonia telah melayangkan surat ke masing-masing manajemen maskapai tersebut untuk mengetahui posisi penerbangan carter atau niaga berjadwal.
Kendati yang dilakukan kedua maskapai itu telah melanggar aturan yang berlaku, namun pihak administrator masih menunggu konfirmasi dari kedua maskapai sebagai bentuk pembinaan.
"Kita masih menunggu konfirmasi mengenai posisi mereka dan tidak langsung menjatuhkan sanksi karena kita juga melakukan pembinaan, namun yang penting keselamatan penerbangan terjamin," tegasnya.
Pada kesempatan terpisah, kedua maskapai itu menolak memberi keterangan terkait temuan regulator Bandar Udara Polonia itu dengan alasan pihak yang berkompeten memberikan keterangan tidak berada di tempat.
Sebelumnya Merpati dan Riau Airlines diduga telah lama melanggar aturan Menhub karena menjual tiket melebihi tarif batas atas pada rute Medan-Gunung Sitoli.
Dalam Keputusan Menhub (KM) Nomor 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, tarif batas atas untuk rute Medan-Gunung Sitoli adalah Rp360 ribu per orang.
Namun kedua maskapai itu yang dalam sehari melayani masing-masing dua kali frekuensi penerbangan Medan-Gunung Sitoli itu menjual harga tiket berkisar antara Rp625 ribu hingga Rp700 ribu lebih per orang.

Sumber:http://www.waspada.co.id/

Read More

Sumut Siap Hadapi NSW

Pengusaha Sumatera Utara (Sumut) siap menghadapi sistem administrasi satu pintu (national single window, NSW) yang mulai dilaksanakan secara mandatori pada 21 Oktober 2009. “Meski sistem portal belum berlaku pada kawasan berikat, kita sudah siap dari dulu menghadapi NSW. Proses mengurus administrasi lebih cepat karena secara online,” tegas B Simanjuntak, eksportir produk hasil perikanan dan kelautan dari perusahaan Tropical Medan Canning, kepada Global, di sela sosialisasi teknis NSW di Medan, Senin (19/10). Ia mengakui, kalangan eksportir sejak lama telah menerapkan kebijakan NSW, salah satunya dalam proses penerbitan surat keterangan asal (SKA) lewat sistem otomasi.

Kasubdis Bina Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Muzanni Lubis membenarkan kesiapan pelaku usaha, baik kalangan eksportir dan importir menyangkut diterapkannya kebijakan NSW pada Rabu (21/10). "Masih mandatori, karena efektifnya ditargetkan Desember nanti. Tapi, sepertinya pengusaha di Sumut siap. Hanya saja, ada beberapa teknis dokumen yang masih perlu dipahami, semisal soal 'sign.' Apakah tintanya harus basah atau tidak,” tuturnya.

Ketua Pelaksana Teknis Tim NSW RI, Susiwijono, menilai, secara keseluruhan kesiapan pemberlakukan sistem ini sudah matang. Kendati demikian, ia mengingatkan, kultur budaya pengusaha yang terbiasa secara manual harus berubah ke online.

“Ini sangat penting suatu bentuk penyempurnaan sistem. Perkembangan teknologi tak bisa terhindarkan jika ingin lebih kompetitif di pasar,” tegasnya.

Susiwijono mengemukakan, penerapan NSW bagi eksportir dan importir mampu memangkas waktu dan biaya, dua elemen penting dalam kegiatan arus barang keluar masuk yang bisa menimbulkan beban biaya. Meski belum bisa menghitung besaran cost terefesiensi melalui sistem ini, namun ia menyakini, pengusaha sudah mulai merasakannya.

“Bagi eksportir dan importir, time dan cost adalah dua hal penting. Dari sisi waktu layanan sangat signifikan. Dulu, izin importir harus manual sekarang online dalam hitungan menit. Cost, pararel dengan waktu, sebut saja biaya penumpukan barang di pelabuhan, jadi bisa dikurangi,” paparnya.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, efektivitas pengawasan, dan optimalisasi penerimaan negara, Susiwijono menyatakan, sistem NSW juga dimaksudkan dalam akurasi data terkait kegiatan ekspor impor di Indonesia. Sekadar informasi, sistem NSW ditargetkan berjalan pada awal tahun, namun mundur hingga Desember 2009.

Source:http://www.harian-global.com/

Read More

Waduh, Ekspor Kopi Arabika ke AS Belum Pulih

Pascakrisis keuangan global, ekspor kopi jenis Arabika dari Sumatera Utara ke Amerika Serikat masih belum pulih. Namun eksportir cukup tertolong dengan membaiknya harga seiring dengan rendahnya pasokan kopi Arabika ke pasar dunia.

"Amerika Serikat (AS) yang terkena dampak krisis keuangan global terparah merupakan pasar tradisional dari ekspor kopi Arabika asal Sumut. Ekspor ke AS masih belum 100 persen pulih sejak krisis. Padahal AS merupakan pasar tradisional ekspor kopi Arabika asal Sumut. Itulah mengapa kami terus mencari pangsa pasar baru untuk ekspor kopi Arabika di luar AS," ujar Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut Suyanto Husein di Medan, Minggu (18/10).

Menurut Suyanto, AEKI masih belum bisa mencatat berapa total penurunan volume ekspor kopi Arabika Sumut ke AS pada tahun ini. Tetapi untuk tahun 2009 ini, diprediksi penurunan volume ekspor kopi Sumut secara total berkisar delapan hingga 15 persen dibanding tahun lalu. Tahun 2008, total volume ekspor kopi Sumut mencapai 54.576 ton dengan 47.348 ton di antaranya merupakan jenis Arabika. Sisanya berupa kopi Robusta dan kopi instan.

Dia mengungkapkan, eksportir kopi Sumut agak tertolong dengan membaiknya harga kopi Arabika di pasar internasional. Harga kopi Arabika untuk pengapalan bulan Desember, sudah mencapai 3,5 Dolar AS perkilogram. Sementara yang sudah dikapalkan sejak Januari harganya juga lumayan stabil, berkisar 3,2 dollar AS hingga 3,3 dollar AS perkilogram . "Kondisi ini terjadi karena tidak ada banyak pasokan," katanya.

AEKI Sumut lanjut Suyanto terus berusaha mencari pasar kopi Arabika di luar AS, yakni ke Jepang dan Eropa. Dia mengakui, memang perkembangan penetrasi pasar terhadap kopi Arabika di luar AS dan negara-negara maju agak lambat, mengingat harganya yang relatif lebih mahal dibanding kopi Robusta.

"Memang masih butuh edukasi lebih terutama ke pasar-pasar baru seperti Rusia. Pasar di sana sudah berusaha beralih ke Arabika. Tetapi ini pun masih terbatas ke negara-negara maju dengan tingkat ekonomi yang relatif mapan," katanya.

Di sisi lain, potensi produksi kopi Arabika di Sumut terus berkembang. Jika dulu kopi speciality (jenis khusus) Arabika hanya dikenal di daerah Mandailing dengan sebutan kopi Mandheling di pasar internasional, saat ini sebaran kopi jenis khusus Arabika Mandailing ini telah menyebar ke berbagai daerah di Sumut. "Apa yang dikenal dengan kopi lintong itu ya sebenarnya kopi mandailing. Termasuk kopi Siborongborong yang sekarang dipasok menjadi kopi speciality di gerai kopi Starbucks," ujar Suyanto.

Bahkan, jenis kopi Arabika yang diekspor dari Sumut juga datang dari dataran tinggi Gayo di Aceh. "Pasokan dari Aceh cukup besar," ujarnya.

Dia menuturkan, kondisi pasar kopi internasional tahun depan tak banyak berubah. Namun, jumlah pasokan kopi Arabika ke pasar dunia masih tetap diperkirakan terbatas mengingat siklus produksinya terpengaruh gejala El Nino. "Gejala El Nino yang terjadi tahun ini pasti mempengaruhi produksi kopi tahun depan yang hampir pasti turun. Kalausupply pasar masih terbatas, harga diperkirakan tetap tinggi," katanya.

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/

Read More

Permintaan CPO Diprediksi Naik 10 Persen

Para eksportir memprediksi, permintaan CPO bisa meningkat 10 persen. Selain permintaan meningkat, harga CPO juga bisa bergerak naik. Hal ini seiring datangnya musim dingin yang akan melanda negara-negara di dunia terutama Eropa diprediksi akan mendongkrak ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia.

“Kami cuma bisa berharap musim dingin nanti, harga CPO bisa bagus dan permintaan juga bisa meningkat,” kata Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapkindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa, kepada wartawan koran ini kemarin Jumat (9/10) lalu di Medan. Menurut Laksamana, selama krisis keuangan berlangsung dan juga diterapkannya Bea Keluar (BK) pada April lalu, permintaan ekspor CPO dan harganya melemah.

Berdasarkan data Surat Keterangan Asal (SKA) periode Agustus 2009, ekspor CPO asal Sumut turun sebesar 39,59 persen jika dibanding pada periode sama setahun lalu. Volume ekspor pada Agustus 2009 tercatat 355,450,744 kg dan nilainya 218,399,385 dolar. Pada periode sama setahun lalu volume ekspor CPO beserta fraksinya berada di level 373,710,755 kg dan nilainya 361,534,136 dolar.

Komoditas ini diekspor ke beberapa negara tujuan seperti India, Mesir, China, Malaysia, Belanda, dan Singapura pada Agustus 2009. Negara tujuan ekspor inipun mengalami penurunan. Misalnya saja, pada Agustus 2009 tidak ada terjadi permintaan dari negara Pakistan, Ukraina dan Rusia.

Di tempat terpisah Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Subdis Perdagangan Luar Negeri (PLN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, Fitra Kurnia mengatakan, BK yang diterapkan pemerintah bukan untuk membuat ekspor CPO dari Sumut menjadi anjlok. Tapi untuk menjaga stabilitas harga dan juga pasokan di dalam negeri. “BK hanya diterapkan jika harga CPO sudah di atas ketentuan. Sejak Agustus hingga bulan ini, tidak ada BK karena harga CPO berdasarkan Rotterdam di bawah 700 dolar per ton,” katanya.

Sementara pengamat perdagangan luar negeri Suhariel Latif mengatakan, sebelumnya ada isu harga CPO akan terdongkrak naik akibat adanya isu pasokan kedelai di beberapa negara produsen menipis. Tapi menurutnya, isu itu ternyata tidak bisa membuat harga CPO turut bergerak naik. Dia memprediksi pada Desember nanti, permintaan CPO baru akan bergerak naik. Soalnya di beberapa negara tujuan ekspor Sumut akan terjadi musim dingin.

Pada saat musim dingin, sambungnya, permintaan CPO diperkirakan akan naik hingga 10 persen. Selain permintaan, harga juga diprediksi akan bergerak naik. “Diprediksi harga di atas 700 dolar per metrik ton.

Sumber:http://www.hariansumutpos.com/

Read More

Eksportir Kopi Terancam Pecah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengaturan Penetapan Pelaku Ekspor Kopi yang mulai berlaku efektif sejak 15 Oktober 2009 dikhawatirkan bakal membuat “jurang” antara eksportir kopi besar dengan pemain skala kecil. Pasalnya,  dalam aturan itu disebutkan ketentuan volume pengiriman eksportir kopi sementara (EKS) minimal 200 ton per tahun, sebelum menjadi eksportir kopi tetap (EKT). “Ini akan membuat 'gap' antara para eksportir karena jaminan pengiriman minimal 200 ton per tahun itu,” ucap Dharma, eksportir kopi asal Sumut, di Medan, Rabu (14/10).

Pemilik CV Sidikalang yang bergerak di bidang ekspor kopi itu memperkirakan kebijakan pemerintah melalui Permendag No 41/2009 menjadi dilema baru bagi pemain kopi nasional, mengingat musim pengiriman kopi tak selamanya ramai karena tergantung beberapa faktor. “Memang untuk saat ini kita mampu mengirim di atas 200 ton, namun ada masanya ketika harga tidak cocok, kita tahan dulu penjualan daripada merugi,” tutur anggota Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut ini.

Diakuinya, CV Sidikalang maksimal mengekspor 1.500 ton biji kopi dan minimal 800 ton setahun. Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perindagsu, Fitra Kurnia, membenarkan adanya peraturan baru yang berlaku efektif tanggal 15 Oktober ini. Kebijakan tersebut diambil, mengingat selama ini banyak eksportir saat melakukan pengapalan hanya mampu mencapai 16 ton.

“Jadi sekarang ada aturan di mana pengapalan minimal 200 ton per tahun atau sebulan sekitar 9 ton,” tukas Fitra lantas menambahkan, dengan terealisasinya kebijakan baru ini, EKS akan mematuhi aturan Permendag No 41 Tahun 2009 sebelum diajukan menjadi EKT.

Saat ini, lanjut Fitra, Sumut memiliki 130 eksportir terdaftar, namun yang aktif hanya 48 perusahaan. Adanya Permendag ini juga diharapkan mengatur kembali para eksportir yang selama ini tidak kontiniu melakukan pengiriman. Mengenai tren pergerakan harga kopi saat ini, ia menyatakan tetap stabil di kisaran Rp 29 ribu per kg untuk jenis biji kopi Arabika. Sedangkan harga ekspor mencapai US$1,32 per kg.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Read More

Angkasa Pura II Polonia Protes Malaysia

PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Polonia resmi mengirimkan nota protes ke pengelola bandara di Penang, Kuala Lumpur, Malaysia. Selama ini banyak barang terlarang yang lolos dari bandara tersebut sampai ke Medan. Protes ini juga ditembuskan ke asosiasi penerbangan sipil internasional. "Kami memprotes kelalaian pengelola bandara di Malaysia yang meloloskan barang terlarang ke pesawat," tutur Kepala Divisi Pelayanan Operasional Bandara Polonia, Youhanes Gaffar, Selasa (13/10) ditemui di Medan.

Gaffar mengatakan AP II Polonia juga mengirim tembusan surat protes ke Konsulat Malaysia di Medan. "Jika setelah nota protes ini masih ada barang terlarang yang masuk ke Polonia dan Malaysia, kami akan kembali melayangkan protes ke asosiasi penerbangan sipil internasional," katanya.

AP II Polonia, tuturnya, mempertanyakan sistem keamanan pengelola bandara di Penang dan Kuala Lumpur. Selama ini, pengelola kedua bandara ini tidak fair. Dia mencontohkan saat penumpang dari Indonesia menuju dua bandara ini pengawasan sangat ketat.

"Penumpang yang membawa dua bungkus rokok saja harus menanggung denda. Namun jika penumpang dari Malaysia menuju Indonesia yang membawa barang yang sama, tidak mendapat masalah sedikitpun," katanya.

Menurut dia, sikap resmi Angkasa Pura II merupakan bagian dari upaya untuk mencegah masuknya barang terlarang dari luar negeri. Negara manapun, tuturnya, tidak berhak menganggap RI sebagai tempat masuknya barang terlarang.

Dia mengatakan nota protes yang ditulis dalam Bahasa Inggris ini untuk merespon peristiwa yang belakangan terjadi. Sejak Januari hingga Oktober ini, terdapat 12 kasus peredaran narkoba di Bandara Polonia yang terungkap petugas. Dari jumlah ini enam kasus di antaranya merupakan kasus peredaran sabu-sabu dari Malaysia.

Peristiwa terakhir terjadi pada Rabu (7/10) ketika seorang berinisial TS membawa sabu-sabu seberat 4,04 kilogram senilai Rp 8 miliar. Sabu tersebut dibawa TS setelah menumpang Air Asia QZ 8075 dari Kuala Lumpur. Kepolisian Kota Besar Medan sedang menyelidiki kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.

Sumber:http://regional.kompas.com/

Read More