Ekspor Kelapa Parut Sumut Turun 25,19%

Kelapa parut merupakan salah satu komoditas ekspor yang selalu eksis memperkuat barisan ekspor Sumatera Utara (Sumut) yang dikapalkan melalui terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT). Namun tahun ini aktivitas ekspor komoditas kelapa parut Sumut melalui dermaga internasional BICT boleh dikatakan memprihatinkan. Pasalnya, hingga September 2010 ekspor kelapa parut anjlok hingga 25,19%.
Asisten Manajer Hukum dan Humas Pelindo I BICT Suratman SSos mengatakan, hingga September 2010 jumlah ekspor komoditas kelapa parut Sumut melalui BICT tercatat hanya 15.306 ton. Sementara periode serupa 2009 jumlahnya mencapai 20.462 ton atau turun sekitar 25,19%. "Tahun ini jumlahnya diperkirakan bakal mengalami penurunan sebab hingga September sudah turun sekitar 25,19%," ujar Suratman.

Sementara untuk kemiri, salah satu komoditas hasil hutan di Sumut yang juga selalu tampil dalam barisan ekspor Sumut melalui BICT, tahun ini kondisinya juga kurang menggembirakan. Bahkan selama September ekspor kemiri Sumut jalan di tempat.

Menurut Suratman, sejak Januari hingga triwulan III-2010, aktivitas ekspor kemiri Sumut melalui terminal peti kemas BICT berfluktuasi dengan kondisi kurang menggembirakan. Bahkan di bulan Mei kemiri menghilang dari barisan ekspor Sumut.

Selama Januari, ungkap Suratman, jumlah ekspor kemiri Sumut tercatat 40 ton, namun di Febuari anjlok menjadi 29 ton. Bulan ketiga ekspor kemiri kembali naik menjadi 40 ton dan April naik lagi menjadi 43 ton. Memasuki Mei komoditas ini menghilang dari barisan ekspor Sumut melalui BICT, namun Juni tampil lagi dengan jumlah 37 ton dan Juli turun tipis menjadi 36 ton. Kemudian Agustus turun menjadi 32 ton dan September jalan di tempat yakni tetap 32 ton.
Sumber:medanbisnisdaily.com

Read More

Mulai Januari 2010 ; Pemerintah Luncurkan Layanan NSW untuk Ekspor-Impor

Pemerintah akan meluncurkan National Single Window (NSW) untuk ekspor pada minggu ketiga Januari 2010 di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk impor, NSW dilaksanakan pada 5 pelabuhan dan 1 bandara, yaitu Pelabuhan Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan, serta Bandara Soekarno Hatta. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi mengenai pelaksanaan NSW di Kantor Menko Perekonomian Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/12).Menurut Hatta, dengan adanya NSW diharapkan seluruh proses ekspor impor menjadi lebih mudah, cepat, murah.

"Jadi tidak perlu repot, cukup masuk ke portal NSW maka langsung beres. Cepat dan tidak perlu high cost . Diyakini dengan paperless tersebut dipastikan biaya akan turun dan waktu akan cepat," tegas Hatta.

Hatta menjelaskan dengan adanya NSW, diharapkan ekspor Indonesia yang pada tahun ini pertumbuhannya negatif di atas 14,5%, menjadi positif di atas 5% pada 2010. Sedangkan untuk impor bisa naik dari negatif 19% menjadi positif di atas 7% pada 2010.

Menurut Hatta, dengan adanya NSW proses perizinan ekspor impor bisa dipercepat dari 40 hari menjadi 17 hari. Apalagi, tambah Hatta, masalah perizinan yang selama ini ada di 30 kementerian/lembaga telah diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Bagaimana perizinan yang ada di K/L (Kementerian/Lembaga) sekarang di BKPM, program pelayanan satu atap," jelas Hatta.

Hatta menyatakan NSW sampai 2011 masih dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Ke depannya, Hatta masih mencari lembaga yang akan mengelola NSW tersebut. "Untuk pengelolaan NSW, transisi pengelolaanya Ditjen Bea Cukai. Paling tidak sampai 2011. Setelah itu, kita berpikir bagaimana ini dengan baik, kita lihat apakah ada lembaga independen atau yang lain," jelas Hatta. Pemerintah pusat berjanji akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) khususnya dibidang investasi. Meskipun hingga saat ini pemerintah masing menggodoknya ditingkat menteri perekonomian.

"Sudah dibicarakan dengan departemen penanggung jawab tinggal dinaikan ke menko perekonomian untuk kita dorong," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (9/12). Sayangnya Hatta tidak menjelaskan insentif apa yang bisa diberikan kepada pemda pelaksana PTSP, mengingat saat ini masih banyak yang belum melaksanakan PTSP khususnya di level kabupaten/kota. "Pemberian instentifnya seperti apa yang akan diberikan, sedang dirumuskan. Kita bicarakan seperti apa insentifnya sedang digodok," jelas Hatta.

Sementara Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan pihaknya sudah membahas hal tersebut dengan kementerian perekonomian. Ia menyambut baik dengan adanya rencananya tersebut.

Ia menambahkan insentif merupakan langkah pendorong bagi pemda untuk lebih intensif dalam memberikan pelayanan investasi. Pada program 100 hari pemerintah, antaralain mencoba meningkatkan terkait pelayanan memulai usaha dari 60 hari menjadi hanya 40 hari.

Gita juga mengutip mengenai hasil survey ‘doing business 2010’ yang dilakukan oleh World Bank/IFC terhadap 183 negara, dimana Indonesia menempati peringkat 122 atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 129. Namun peringkat Indonesia jauh tertinggal dengan Singapura yang menempati posisi 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23 dan Vietnam peringkat 93.

"Modal bersifat demokratis dengan kata lain penanaman modal akan mengalir ke negara-negara maupun daerah yang memiliki prospek keuntungan, banyaknya kemudahan investasi dan pelayanan yang lebih baik," kata Gita.

Read More

Sumut Siap Hadapi NSW

Pengusaha Sumatera Utara (Sumut) siap menghadapi sistem administrasi satu pintu (national single window, NSW) yang mulai dilaksanakan secara mandatori pada 21 Oktober 2009. “Meski sistem portal belum berlaku pada kawasan berikat, kita sudah siap dari dulu menghadapi NSW. Proses mengurus administrasi lebih cepat karena secara online,” tegas B Simanjuntak, eksportir produk hasil perikanan dan kelautan dari perusahaan Tropical Medan Canning, kepada Global, di sela sosialisasi teknis NSW di Medan, Senin (19/10). Ia mengakui, kalangan eksportir sejak lama telah menerapkan kebijakan NSW, salah satunya dalam proses penerbitan surat keterangan asal (SKA) lewat sistem otomasi.

Kasubdis Bina Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Muzanni Lubis membenarkan kesiapan pelaku usaha, baik kalangan eksportir dan importir menyangkut diterapkannya kebijakan NSW pada Rabu (21/10). "Masih mandatori, karena efektifnya ditargetkan Desember nanti. Tapi, sepertinya pengusaha di Sumut siap. Hanya saja, ada beberapa teknis dokumen yang masih perlu dipahami, semisal soal 'sign.' Apakah tintanya harus basah atau tidak,” tuturnya.

Ketua Pelaksana Teknis Tim NSW RI, Susiwijono, menilai, secara keseluruhan kesiapan pemberlakukan sistem ini sudah matang. Kendati demikian, ia mengingatkan, kultur budaya pengusaha yang terbiasa secara manual harus berubah ke online.

“Ini sangat penting suatu bentuk penyempurnaan sistem. Perkembangan teknologi tak bisa terhindarkan jika ingin lebih kompetitif di pasar,” tegasnya.

Susiwijono mengemukakan, penerapan NSW bagi eksportir dan importir mampu memangkas waktu dan biaya, dua elemen penting dalam kegiatan arus barang keluar masuk yang bisa menimbulkan beban biaya. Meski belum bisa menghitung besaran cost terefesiensi melalui sistem ini, namun ia menyakini, pengusaha sudah mulai merasakannya.

“Bagi eksportir dan importir, time dan cost adalah dua hal penting. Dari sisi waktu layanan sangat signifikan. Dulu, izin importir harus manual sekarang online dalam hitungan menit. Cost, pararel dengan waktu, sebut saja biaya penumpukan barang di pelabuhan, jadi bisa dikurangi,” paparnya.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, efektivitas pengawasan, dan optimalisasi penerimaan negara, Susiwijono menyatakan, sistem NSW juga dimaksudkan dalam akurasi data terkait kegiatan ekspor impor di Indonesia. Sekadar informasi, sistem NSW ditargetkan berjalan pada awal tahun, namun mundur hingga Desember 2009.

Source:http://www.harian-global.com/

Read More