Lagi dan kembali masyarakat berduka di bawah monopoli penguasa. Itulah kalimat yang cocok menggambarkan kekecewaan masyarakat di awal Ramadhan atas kinerja dinasti otoriter air, PDAM Tirtanadi.
Setelah hari pertama dan kedua Ramadhan, masih juga masyarakat dibeberapa kecamatan wilayah kota Medan tidak dapat menikmati air bersih dari PDAM Tirtanadi, meski masjid-masjid dibebaskan dari tagihan selama Ramadhan. Anggota DPRD Sumut Sigit Pramono Asri menyayangkan tindakan PDAM Tirtanadi yang tidak menghargai hak konsumen. Menurutnya, Tirtanadi sudah berlaku sewenang-wenang dengan sering matinya distribusi air ke rumah pelanggan.
“Inilah tingkah usaha BUMD yang satu ini, yang tidak pernah menjamin hak konsumen. Konsumen hanya disuruh bayar saja tapi tidak terpenuhi haknya,” terangnya kepada Waspada Online, tadi malam.
Menurut Sigit, dari Ranperda yang menjadi pembahasan di tangan anggota dewan, tidak terdapat pembahasan yang menguntungkan konsumen atau masyarakat. Dan hal ini semakin membuat PDAM seperti milik raja.
“Dimatikannya air tidak memberi solusi terhadap masyarakat, tapi bila sebaliknya masyarakat yang berulah dengan tidak membayar air, maka jaringan airnya diputus,” ungkapnya menjelaskan PDAM Tirtanadi yang dianggap bak mirip raja.
Dengan kata lain Sigit mengatakan, selama ini memang konsumen memiliki UU, tapi tidak dengan jaminan hak konsumen dan hal ini lah yang dijadikan PDAM untuk selalu menjajah masyarakat. “Dengan demikian PDAM Tirtanadi raja dan kita jajahannya,” pungkasnya.
Sumber:http://waspada.co.id
No comments:
Post a Comment