Indonesia Terancam Kehilangan Pasar di India dan China

Mendag menegaskan pengenaan bea keluar merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.
Pemerintah dan pengusaha berbeda pendapat soal dampak pengenaan bea keluar (BK) terhadap daya saing ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memperkirakan nilai ekspor CPO selama Juni 2009 akan stabil dibandingkan Mei 2009 meski ekspor komoditas unggulan itu dikenakan BK sebesar 3 persen. Sementara Managing Director Sinar Ms. Gandhi Sulistiyanto, menilai pengenaan BK bisa menurunkan daya saing ekspor CPO mengingat Malaysia tidak mengenakan pajak ekspor.
“Secara otomatis itu (BK) akan membuat daya tarik ekspor menjadi berkurang, karena daya saing produk CPO kita menjadi berkurang dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain seperti Malaysia. Secara ekonomi kita menjadi lebih mahal sehingga kita kurang kompetitif dibanding Malaysia,” ujar Gandhi Sulistiyanto di Jakarta, Selasa (26/5).
Mendag menjelaskan pengenaan BK sebesar 3 persen dikarenakan rata-rata harga CPO selama satu bulan terakhir ini telah mencapai 774 dollar AS per metrik ton (MT). Hingga Mei, harga patokan ekspor CPO masih berada pada level 560 dollar AS per MT sehingga belum dikenakan BK.
Kebijakan tersebut, menurut Mari, merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga produk turunannya seperti minyak goreng di dalam negeri, Mendag menjelaskan pengalaman pemerintah pada tahun lalu, kebijakan seperti ini dapat menahan fluktuasi harga minyak goreng.
“Ketika harga dunia berfluktuasi sekitar 30 sampai 40 persen, harga minyak goreng di dalam negeri fluktuasinya hanya 17 sampai 20 persen,” jelas dia.
Menurut Mendag, meskipun volume ekspor CPO akan tertahan, kinerja ekspor akan stabil karena harganya tinggi. “Jadi nilainya akan tetap stabil atau bahkan naik,” tutur dia.
Bagi pengusaha, ketentuan itu bakal memengaruhi volume maupun nilai ekspor CPO. Menurut Gandhi, dampak lainnya ialah Indonesia terancam kehilangan pasar CPO di India dan China.
Selain itu, pengenaan BK di duga akan menurunkan harga tandan buah segar (TBS) petani. Padahal, petani sedang menikmati kegembiraan karena harga TBS sedang bagus atau di atas seribu rupiah per kilogram setelah sebelumnya sempat anjlok hingga 500 rupiah.
“Seharusnya pengusaha dan petani mendapat perlindungan untuk bisa menggerakkan sektor riil,” kata Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa.
Sebagai antisipasi tidak lakunya CPO di pasar internasional, ungkap Gandhi, Sinar Mas akan mengalokasikan CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sinar Mas membangun dua pabrik pengolahan CPO di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Masing-masing pabrik tersebut berkapasitas olah sebesar 800 ton CPO per hari.
Selama ini, Sinar Mas telah memiliki pabrik minyak goreng dengan total kapasitas olah 1.200 ton. Dengan penambahan pabrik baru, total kapasitas pabrik pengolahan minyak goreng Sinar Mas sebesar 3.600 ton.
Mengaku Resah
Gandhi mengakui selama ini pihaknya selalu resah karena masih menjadi sasaran tembak LSM lingkungan hidup yang menuduh ekspansi perkebunan kelapa sawit telah merusak lingkungan. Padahal, katanya, data kerusakan lingkungan yang disebarkan LSM sama sekali tidak benar.
“Data dan foto yang mereka rilis semuanya tidak benar. Bagi kami sebagai perusahaan yang sudah go internasional sangat terganggu oleh ulah LSM itu. Secara legal kita sebetulnya bisa menuntut mereka,” tegasnya.
Akibat tudingan tersebut, katanya, upaya Sinar Mas untuk memperoleh sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) masih terganjal. Padahal, sertifikasi yang membuktikan industri kelapa sawit dilakukan dengan ramah lingkungan itu menjadi salah satu syarat ekspor ke pasar CPO internasional.
“Sertifikasi saat ini sudah dalam tahap final, tapi selalu diganggu LSM yang membuat data yang tidak sesuai dengan apa yang ada,” keluhnya.

Sumber : http://hariansib.com