Medan Business

Unilever Hentikan Pembelian Minyak Sawit Sinar Mas

noreply@blogger.com (Medan Business) — Thu, 17 Dec 2009 02:42:00 +0000

Unilever PLC, Jumat (11/12/2009), menyatakan menghentikan pembelian minyak kelapa sawit dari PT Sinar Mas Agro Resources & Technology.

Keputusan salah satu perusahan good consumer terbesar dunia itu seiring dengan adanya laporan dari LSM lingkungan Greenpeace yang menyebutkan bahwa Sinar Mas telah melakukan penebangan ilegal di hutan Kalimantan Barat untuk membangun perkebunan sawit.

Sementara itu, juru bicara Sinar Mas menyatakan bahwa tuduhan Greenpeace tersebut tidak akurat. Namun, dia tidak berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengatakan, pihak perusahaan sedang menyiapkan respons detail. "Pasar minyak sawit terbagi-bagi, artinya penghentian pesanan dari Unilever PLC tidak akan mengganggu penjualan secara keseluruhan," tambah dia seperti dikutip Dow Jones.

Mulai Januari 2010 ; Pemerintah Luncurkan Layanan NSW untuk Ekspor-Impor

noreply@blogger.com (Medan Business) — Thu, 10 Dec 2009 01:15:00 +0000

Pemerintah akan meluncurkan National Single Window (NSW) untuk ekspor pada minggu ketiga Januari 2010 di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk impor, NSW dilaksanakan pada 5 pelabuhan dan 1 bandara, yaitu Pelabuhan Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Belawan, serta Bandara Soekarno Hatta. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi mengenai pelaksanaan NSW di Kantor Menko Perekonomian Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/12).Menurut Hatta, dengan adanya NSW diharapkan seluruh proses ekspor impor menjadi lebih mudah, cepat, murah.

"Jadi tidak perlu repot, cukup masuk ke portal NSW maka langsung beres. Cepat dan tidak perlu high cost . Diyakini dengan paperless tersebut dipastikan biaya akan turun dan waktu akan cepat," tegas Hatta.

Hatta menjelaskan dengan adanya NSW, diharapkan ekspor Indonesia yang pada tahun ini pertumbuhannya negatif di atas 14,5%, menjadi positif di atas 5% pada 2010. Sedangkan untuk impor bisa naik dari negatif 19% menjadi positif di atas 7% pada 2010.

Menurut Hatta, dengan adanya NSW proses perizinan ekspor impor bisa dipercepat dari 40 hari menjadi 17 hari. Apalagi, tambah Hatta, masalah perizinan yang selama ini ada di 30 kementerian/lembaga telah diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Bagaimana perizinan yang ada di K/L (Kementerian/Lembaga) sekarang di BKPM, program pelayanan satu atap," jelas Hatta.

Hatta menyatakan NSW sampai 2011 masih dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Ke depannya, Hatta masih mencari lembaga yang akan mengelola NSW tersebut. "Untuk pengelolaan NSW, transisi pengelolaanya Ditjen Bea Cukai. Paling tidak sampai 2011. Setelah itu, kita berpikir bagaimana ini dengan baik, kita lihat apakah ada lembaga independen atau yang lain," jelas Hatta. Pemerintah pusat berjanji akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) khususnya dibidang investasi. Meskipun hingga saat ini pemerintah masing menggodoknya ditingkat menteri perekonomian.

"Sudah dibicarakan dengan departemen penanggung jawab tinggal dinaikan ke menko perekonomian untuk kita dorong," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (9/12). Sayangnya Hatta tidak menjelaskan insentif apa yang bisa diberikan kepada pemda pelaksana PTSP, mengingat saat ini masih banyak yang belum melaksanakan PTSP khususnya di level kabupaten/kota. "Pemberian instentifnya seperti apa yang akan diberikan, sedang dirumuskan. Kita bicarakan seperti apa insentifnya sedang digodok," jelas Hatta.

Sementara Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan pihaknya sudah membahas hal tersebut dengan kementerian perekonomian. Ia menyambut baik dengan adanya rencananya tersebut.

Ia menambahkan insentif merupakan langkah pendorong bagi pemda untuk lebih intensif dalam memberikan pelayanan investasi. Pada program 100 hari pemerintah, antaralain mencoba meningkatkan terkait pelayanan memulai usaha dari 60 hari menjadi hanya 40 hari.

Gita juga mengutip mengenai hasil survey ‘doing business 2010’ yang dilakukan oleh World Bank/IFC terhadap 183 negara, dimana Indonesia menempati peringkat 122 atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 129. Namun peringkat Indonesia jauh tertinggal dengan Singapura yang menempati posisi 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23 dan Vietnam peringkat 93.

"Modal bersifat demokratis dengan kata lain penanaman modal akan mengalir ke negara-negara maupun daerah yang memiliki prospek keuntungan, banyaknya kemudahan investasi dan pelayanan yang lebih baik," kata Gita.

Aceh Siapkan Ekspor Perdana Kakao

noreply@blogger.com (Medan Business) — Tue, 08 Dec 2009 01:01:00 +0000

Para petani dan perdagangan perkebunan kakao merencanakan akan melakukan ekspor perdana kakao ke Malaysia pada 9 Desember 2009. Ekspor perdana ini akan dilakukan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara.

Hamzah Abdullah, Ketua Forum Kakao Aceh, yang dihubungi dari Banda Aceh awal pekan ini, mengatakan, ekspor perdana ini masih dalam tahap coba-coba, mengingat produksi kakao yang masih belum stabil. ”Kakao yang rencananya diekspor masih dalam bentuk biji mentah. Belum diolah di sini,” katanya.

Hamzah mengatakan, ekspor perdana ini baru bisa dilakukan setelah pemerintah memutuskan membuka kembali Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pelabuhan ekspor untuk wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Meskipun belum banyak kapal yang singgah di pelabuhan ini, para pengusaha berharap adanya konsistensi perusahaan pelayaran untuk tetap singgah dan mengangkut barang-barang ekspor dari wilayah pantai timur Aceh.

Sebuah perusahaan Malaysia, MCL Logistics (M) SDN BHD, akan membuka pelayaran langsung ke Krueng Geukueh yang akan dimulai pada 10 Desember 2009. Kapal khusus peti kemas yang berbobot mati 1.588 ton tersebut dijadwalkan akan melayani pelayaran Penang-Krueng Geukueh empat kali dalam sebulan.

Ongkos

Ekspor dari Krueng Geukueh masih baru sehingga komoditas yang akan dibawa belum maksimal. Akibatnya, perusahaan kapal akan menetapkan ongkos lebih tinggi. Kapasitas kapal MCL Logistics mencapai 140 peti kemas (ukuran 20 kaki), tetapi karena masih perdana hanya ada 40 unit sehingga agar tidak rugi, pihak kapal akan menetapkan biaya yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ekspor kakao perdana tersebut masih dalam bentuk mentah karena para petani belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai nilai tambah produk kakao pascapanen. Dengan kadar air sekitar empat persen, dirinya berharap kakao Aceh bisa diterima dan dikenal di pasaran internasional.

Dalam pertemuan Forum Bisnis Aceh II yang digagas International Finance Corporation, beberapa permasalahan utama dalam produksi kakao di antaranya masih sangat rendahnya pengetahuan petani tentang teknik manajemen hama dan penyakit.

Di samping itu, para petani kakao di Aceh masih sangat sulit menerapkan praktik pertanian perkebunan yang baik. Ketidakmampuan para petani mengelola dengan benar hama kakao di Aceh menjadi risiko terbesar industri ini di kemudian hari.

Penyuluhan

Ketua Kelompok Kerja Agrobisnis Forum Bisnis Aceh Salahuddin AL Fata, dalam rekomendasi kelompok kerja tersebut, menyatakan, pemerintah diminta meningkatkan penyuluhan dan pembibitan serta membantu tersedianya alat mekanisasi pertanian, terutama untuk meningkatkan produksi pascapanen. Selama ini penyuluhan dikeluhkan banyak petani. Pascareformasi, penyuluhan kurang banyak dilakukan. Tenaga penyuluh juga dirasakan masih kurang baik untuk perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan.

Sumber: kompas.com

Toba Pulp Lestari hasilkan sendiri bibit ekaliptus

noreply@blogger.com (Medan Business) — Mon, 30 Nov 2009 12:30:00 +0000

PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sudah memiliki dua pusat pembibitan ekaliptus sendiri guna memenuhi kebutuhan bibit hutan tanaman industri (HTI) perusahaan itu yang sebelumnya sebagian besar diimpor.
"Pada awalnya yakni tahun 1992, Toba Pulp menggunakan bibit HTI dari biji yang berasal dari India, Australia dan Indonesia sendiri, tapi sekarang sudah bisa dari pusat pembibitan perusahaan sendiri," kata staf pusat pembibitan perusahaan itu, Urip Susiantom, di Medan, tadi siang.
Dikemukakan, TPL, industri pulp satu-satunya di Sumatera Utara (Sumut), membangun 50 ribu hektare HTI dengan tanaman pokok ekaliptus (eucalyptus sp) di delapan kabupaten Sumut masing-masing Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat, Dairi, dan Tapanuli Selatan.
Kualitas bibit, katanya, lebih baik dari sebelumnya teknologi stek akhirnya kloning (clone) sebagai hasil riset dan pengembangan (R&D) bertahun-tahun. Melalui teknik kloning (berupa pemotongan tunas pohon induk yang unggul-(mother plan), merangsang perakarannya, serta menumbuhkannya pada media tumbuh, jumlah bibit yang dihasilkan terus meningkat atau mencapai 2,2 juta setiap bulannya.
"Belasan ribu pohon induk, yakni hasil seleksi dari pohon-pohon unggul dewasa ini ditanam di dua pusat pembibitan," katanya.
Bahkan kalau awalnya pohon induk itu ditanam di tanah, dewasa ini menggunakan wadah pasir yang diperkaya berbagai nutrisi. Hasil menggunakan wadah pasir juga lebih baik karena tanaman tidak mengandung hara, serta elemennya nol dari gangguan gulma.
Dengan teknologi itu, bibit yang ditanam di areal HTI Toba Pulp tersebut bisa tumbuh seragam dan dapat dipanen dalam waktu yang ralatif singkat, yakni pada usia enam hingga tujuh tahun dengan kubikasi di atas 200 meter per hektare.
"Diharapkan penjelasan dan peninjauan langsung para mahasiswa yang rutin mengunjungi Toba Pulp bukan hanya menambah ilmu para mahasiswa tetapi semakin membuat mahasiswa calon pemimpin itu mengetahui dan mencintai produk yang dihasilkan di dalam negeri khususnya Sumut," kata kepala CSR (corporate social responsibility) Toba Pulp, Lambertus Siregar.
TPL sendiri, katanya, tetap berupaya menerapkan prinsip ramah lingkungan serta peduli masyarakat dalam menjalankan usahanya itu.

Sumber:http://www.waspada.co.id/

Pelabuhan internasional Sabang beroperasi 2012

noreply@blogger.com (Medan Business) — Sun, 22 Nov 2009 01:22:00 +0000

Sebuah pelabuhan berskala internasional yang dibangun di kota Sabang, provinsi Aceh dipastikan beroperasi pada 2012 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang.
Kepala Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Teuku Saiful Ahmad, di Sabang, malam ini, menjelaskan dermaga pelabuhan yang siap dioperasikan pada 2012 itu memiliki panjang 423 meter.
Panjang keseluruhan dermaga itu mencapai 2.600 meter, dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp8 triliun. Tahap pertama akan diselesaikan sepanjang 1.600 meter melalui sumber dana Pemerintah pusat (APBN).
"Dari total dana untuk membangun sepanjang 2.600 meter dermaga pelabuhan tersebut, sebesar Rp5,5 triliun akan dilakukan pihak swasta dan itu kemungkinan ditangani pihak perusahaan asing yakni Dublin Port, Irlandia," jelasnya, sore ini.
Dikatakan, pihaknya mendesain pembangunan dermaga pelabuhan tersebut dibangun secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggarannya. Pembangunan proyek dermaga pelabuhan sepanjang 423 meter tersebut telah disetujui Pemerintah pusat (APBN) dengan alokasi dana sebesar Rp1 triliun, dengan alokasi anggaran bertahap hingga 2012.
Di areal pelabuhan juga akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti kantor dan gudang. "Ini merupakan peluang besar dan titik awal menjadikan kawasan Sabang sebagai daerah pertumbuhan ekonomi maritim di Aceh," tambah Saiful Ahmad.
Masa pembangunan dermaga pelabuhan berskala internasional itu akan berjalan sepanjang tujuh tahun. "Megaproyek ini dibangun oleh rekanan swasta nasional yang bermitra dengan kontraktor lokal (Aceh)," tambahnya.
Jika pembangunan dermaga pelabuhan sepanjang 2.600 meter dengan kedalaman 22 meter tersebut, maka Sabang dapat dilabuhi oleh kapal super kontainer dan super tanker berbobot 12 Theus. "Kapal super tanker dan super kontainer yang tidak bisa merapat di Singapura, bisa merapat di Sabang," katanya.

Sumber:waspada.co.id

Ekspor CPO Ditargetkan Tumbuh 10%

noreply@blogger.com (Medan Business) — Thu, 19 Nov 2009 13:58:00 +0000

Indonesia menargetkan ekspor minyak sawit mentah (CPO) tumbuh sebesar 10% atau sekitar 17,6 juta ton dibandingkan tahun ini yang diproyeksikan akan mencapai sekitar 16 juta ton.

"Pertumbuhan permintaan CPO masih lebih tinggi dari pasokan," ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono, di Jakarta, Kamis, di sela pemaparan rencana Indonesia Palm Oil Conference & Outlook 2010 di Bali, pada 2-4 Desember 2009. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan potensi pasar CPO masih sangat tinggi dan industri CPO memiliki prospek yang baik. Sampai September 2009, ekspor CPO nasional telah mencapai 11,47 juta ton.

Ia mengatakan dengan asumsi, ekspor CPO nasional sebesar 1,2 juta sampai 1,3 juta ton per bulan, maka sampai akhir tahun ekspor CPO akan mendekati angka 16 juta ton. "Pada tahun lalu ekspor CPO Indonesia mencapai 14,7 juta ton. Sampai September 2009 ekspor CPO telah tumbuh sekitar 16%," ujarnya. Ia memperkirakan dalam hitungan konvensional ekspor CPO masih tumbuh sekitar 10% tahun 2010.

Sedangkan produksi, lanjut Joko, juga mengalami pertumbuhan. Tahun 2008 produksi CPO nasional mencapai 19,2 juta ton dan pada tahun ini diperkirakan produksi bisa menembus angka 21 juta ton.

"Tahun depan produksi CPO nasional pasti di atas 20 juta ton, karena tahun ini saya diproyeksikan produksi akan menembus angka 21 juta ton," kata Joko.

Ia mengakui bisnis CPO mengalami tantangan yang sangat berat, terkait industri tersebut masih mengandalkan pasar ekspor yang banyak hambatannya, terutama di Uni Eropa yang menerapkan berbagai standar lingkungan. "Padahal Indonesia telah memiliki peraturan yang menjamin pengembangan perkebunan CPO secara lestari (sustainable). Pengusaha dan pemerintah harus lebih berani dan percaya diri bahwa kebijakan dan sistem yang diterapkan di Indonesia sudah menerapkan konsep pengembangan perkebunan CPO secara lestari, sehingga kita tidak dikendalikan standard asing," ujar Joko.

Dikatakannya, sampai saat ini masih banyak kampanye negatif terhadap CPO yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah menegakkan aturan terkait pembangunan perkebunan CPO secara lestari dan pengusaha di dalam negeri juga memiliki komitmen menjalankannya.

IPOC

Terkait dengan upaya memberi pengertian pada dunia mengenai industri CPO nasional, GAPKI menjadikan pembangunan industri sawit secara berkelanjutan dan lestari sebagai tema utama pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) & Outlook 2010 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 2-4 Desember 2009.

Ketua penyelenggara Mona Surya mengatakan pada konferensi internasional ke-5 yang diselenggarakan GAPKI itu, pihaknya mengangkat tema Sustainable Palm Oil Developmen:Challange and Opportunities.

Menurut dia, kampanye pembangunan industri sawit lestari itu sangat penting di tengah semakin gencarnya isu lingkungan terhadap industri CPO nasional.

Konferensi tersebut akan dibuka oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan sejumlah menteri yaitu Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu juga akan hadir sebagai pembicara yang memaparkan kebijakan Indonesia dalam pengembangan industri CPO.

Sumber:http://www.investorindonesia.com/

Direktur Eksekutif Kadin Sumut : Infrastruktur Memprihatinkan Ancam Investasi

noreply@blogger.com (Medan Business) — Tue, 17 Nov 2009 04:12:00 +0000

Infrastruktur di Sumut dinilai semakin memprihatinkan dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor lokal dan asing untuk menanamkan modal mereka di daerah itu. "Infrastruktur yang jelek bahkan bisa membuat investor lama hengkang," kata Direktur Eksekutif Kadin Sumut, Hendra Utama di Medan, Senin (16/10). Apalagi, kata dia, selain infrastruktur yang jelek, keamanan dan kepastian hukum di Sumut juga masih belum maksimal, sehingga semakin merugikan pengusaha.

Pengusaha kelapa sawit, misalnya, sering menderita kerugian akibat pencurian buah sawit, baik dilakukan di kebun atau di jalan, sementara kasusnya sering tidak terungkap karena diduga "di-backing" oknum.

Menurut Hendra, infrastruktur yang semakin memprihatinkan itu antara lain ditandai bertambah seringnya "byar pet" listrik, semakin banyaknya ruas jalan yang rusak, panjang jalan tol yang terbatas, termasuk fasilitas dan pelayanan di pelabuhan yang juga masih belum maksimal.

"Kondisi itu membuat biaya tinggi sekaligus membuat daya saing produk khususnya produk ekspor semakin rendah," katanya.

Daya saing yang rendah juga akan mengancam perolehan devisa dan itu sangat membahayakan pemerintahan Sumut maupun Indonesia, ujarnya. Ia berpendapat, tidak ada alasan bagi Pemprov Sumut untuk tidak memperbaiki infrastruktur, termasuk mempermudah perizinan serta meningkatkan keamanan dan kepastian hukum, karena pemerintah provinsi lain sudah membuktikannya

Di Sumatera Barat dan Riau, misalnya, jalan provinsi, jalan nasional dan bahkan jalan kota/kabupaten begitu bagus dan pemerintahnya juga memberikan berbagai kemudahan bagi calon investor.

"Tak heran akhirnya banyak investor yang lebih tertarik berinvestasi ke daerah itu.

Bahkan tidak jarang investor menutup usahanya di Medan dan memindahkannya ke daerah lain," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut, kata Hendra harus benar-benar memanfaatkan membaiknya permintaan impor dan iklim bisnis di tahun 2010 usai krisis global yang dimulai akhir 2008.

Kadin sendiri dan pengusaha secara pribadi, kata dia, mendukung dan siap membantu langkah Kapolda Sumut yang mengajak pengusaha bekerja sama memberantas premanisme yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung yang selama ini menggangu kinerja pengusaha termasuk mengancam investasi.

Sumber: analisadaily.com

Proyek Jalan Tol di Sumut Selesai 2019, Termasuk Tebing Tinggi-Siantar-Prapat

noreply@blogger.com (Medan Business) — Fri, 13 Nov 2009 04:56:00 +0000

Proyek jalan tol di Sumatera Utara ditargetkan selesai pada 2019, meskipun saat ini masih terkendala menyangkut pembebasan lahan.
"Ada beberapa ruas jalan tol baru yang akan dibangun di Sumut dan semua itu proyek nasional yang ditargetkan tuntas 2019," kata Ir.Umar Zunaidi pada rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sumut, Rabu (11/11).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D H Ajib Shah dijelaskan, ruas jalan tol Tanjung Morawa-Lubuk Pakam-Kuala Namu akan ditangani langsung pemerintah pusat, sementara ruas Lubuk Pakam-Tebing Tinggi akan dilaksanakan melalui proses tender investasi.
Ke dua ruas jalan tol itu ditargetkan sudah selesai dan opersional pada 2014, dimana pemenang tender proyek jalan tol Lubuk Pakam-Tebing Tinggi akan mendapatkan hak mengelola keduanya.
Sementara itu juga akan dibangun ruas jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat yang ditargetkan selesai 2019. Ruas jalan tol tersebut ditujukan untuk memudahkan lalulintas wisatawan dari Medan ke kawasan wisata Danau Toba atau sebaliknya.
"Kalau saat ini perjalanan dari Medan ke Danau Toba di Prapat membutuhkan waktu tempuh lebih dari empat jam, dengan adanya jalan tol waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi sekitar 2,5 jam," katanya.
Selain itu Pemerintah Provinsi Sumut juga merencanakan membangun ruas jalan tol Medan-Binjai, namun hingga kini belum ada pihak investor yang menawar proyek tersebut akibat belum tuntasnya masalah pembebasan lahan.
Proyek Fisik
Umar Zunaidi menyebutkan, selain masalah pembebasan lahan, ketersediaan dana untuk proyek fisik juga merupakan hambatan kita saat ini. Terkait ganti rugi lahan, menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali menawarkan besaran sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), namun masyarakat justru meminta ganti rugi dengan besaran yang jauh lebih tinggi.
"Warga cenderung meminta ganti rugi sesuai 'harga prospek', padahal kita sudah bersedia membayar sesuai NJOP. Akibatnya, masalah pembebasan lahan tidak tuntas, sehingga belum ada investor yang bersedia membangun. Persoalan ini juga yang membuat jalan tol Medan-Binjai belum bisa dibangun," jelasnya.
Namun demikian ia berharap persoalan pembebasan lahan itu bisa dituntaskan dalam waktu dekat. "Harapan kita segera akan didapat kata sepakat dengan masyarakat, sehingga pembangunan jalan tol di Sumut bisa dituntaskan sesuai terget," katanya.
Terkait dengan pemantapan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Umar Zunaidi mengatakan, kita membutuhkan anggaran sekitar Rp 9,513 triliun untuk membangun jalan dan jembatan yang lebih baik pada 2015.
"Anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk mencapai target sesuai visi terwujudnya jaringan jalan, jembatan nasional dan provinsi yang lebih baik di Sumut," ujar Umar seraya mengatakan, target tersebut tidak akan mudah dicapai terutama akibat keterbatasan pembiayaan.

Sumber:http://www.analisadaily.com/

JE Habibie: Rotterdam Jadi Pintu Gerbang Ekspor Sumut ke Dataran Eropa

noreply@blogger.com (Medan Business) — Sat, 07 Nov 2009 02:50:00 +0000

Pihak Kedutaan Besar RI di Belanda yakin optimalisasi pasar ekspor komoditas asal Sumatera Utara ke dataran Eropa bisa dipacu lebih besar.
Optimisme tersebut muncul setelah upaya menjalin kerja sama misi dagang antara Indonesia dengan Kota Rotterdam, Belanda sudah rampung khususnya dalam ekspor tembakau, kakao, dan CPO (crude palm oil).
“Kota Rotterdam jadi target kita sebagai pintu gerbang ekspor tembakau, kakao, dan CPO asal Sumut ke dataran Eropa. Karena upaya ke arah itu akan kita ditempuh melalui pagelaran pameran yang mengusung tentang keunggulan dan keuntungan komoditas asal Sumut pada April mendatang di kota tersebut,” ucap Dubes RI untuk Belanda, JE Habibie dalam kunjungannya ke Gubernuran Medan, Jumat (6/11).
Menurut JE Habibie, kerja sama misi dagang ekspor Sumut ke Belanda dan dataran Eropa lainnya, sebenarnya punya prospek cukup cerah. Namun karena kampanye hitam oleh sejumlah pihak, menjadikan minat orang Eropa terhadap komoditas ekspor Sumut anjlok.
“Karenanya pada pameran nanti, kita akan menjelaskan langsung seperti apa dan bagaimana keunggulan komoditas asal Sumut itu, termasuk untuk mengantisipasi kampanye hitam komoditas Sumut yang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup, demokrasi, dan HAM,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata JE Habibie, juga akan berupa memanfaatkan hubungan emosional 1,7 juta warga Belanda terhadap Indonesia, khususnya Sumut. Sebab, dari statistik yang ada, sekitar 1,7 juta warga Belanda punya pertalian darah dengan warga di Sumut.
“Saya pernah berdialog dengan salah seorang warga Belanda yang mengaku masih punya nenek moyang di Kota Binjai, Sumut. Dan saya kira, hal-hal seperti ini masih banyak ditemukan pada warga Belanda lainnya. Karenannya, kita akan memanfaatkan hubungan emosional ini untuk mendongkrak neraca ekspor Sumut,” bebernya.
Di kesempatan terpisah, Dubes RI untuk Argentina, Sunten L Manurung yang bertemu Gubsu juga menegaskan, pihaknya juga akan menggenjot ekspor komoditas asal Sumut ke wilayah tersebut. Namun dia hanya akan memfokuskan neraca ekspor pada komoditas kakao dan CPO saja. Karena devisa dari dua produk ini bisa mencapai lebih dari 100 juta dolar AS bila mengirimnya secara langsung.

Terobos Langsung
“Selama ini, ekspor dua komoditas tersebut hanya dalam bentuk bahan baku. Sehingga saat masuk ke Paraguay, dan kemudian menyebar ke daerah sekitarnya, seperti Peru dan Argentina, komoditas tersebut sudah diklaim milik negara tersebut. Makanya, ke depan kita terobos langsung pasar di negara Amerika Latin itu dengan mengirim langsung kakao dan CPO, termasuk bahan baku untuk elektronik dan spare part,” rincinya.
Menanggapi dua peluang ini, Gubsu pada prinsipnya sangat mendukung. Karenanya ia langsung memerintahkan institusi terkait bidang ekspor, untuk mempelajari masalah, dan solusi yang diperlukan.
“Selama ini, komoditas asal Sumut sudah cukup dikenal dunia luar. Namun sayangnya, kita kurang memahami mata rantai untuk melakukan ekspor sampai ke negara tujuan. Makanya, dengan kedatangan sejumlah dubes ini, menjadikan semuanya bisa terang, sehingga potensi bagi Sumut untuk meraih devisa lebih besar terbuka lebih lebar,” katanya.

Sumber:http://www.analisadaily.com

Petani Sawit Andalkan Tanaman Tua

noreply@blogger.com (Medan Business) — Mon, 02 Nov 2009 04:18:00 +0000

Ternyata, petani kelapa sawit, terutama yang tergolong dengan perkebunan rakyat, tak mampu memperoleh hasil maksimal. Pasalnya, tanaman yang dimiliki para petani, umumnya berusia lanjut, sehingga produksinya semakin menurun. Hal itu dibenarkan Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsjad, dalam suatu kesempatan di Medan. Dijelaskannya, tak kurang dari 1,5 juta hektar dari 2,7 juta hektar lahan kelapa sawit rakyat, memiliki produktivitas rendah. Guna memaksimalkan produksi buahnya, dibutuhkan replanting (penanaman kembali -red).

"Saat ini, produktivitasnya berkisar di bawah 10 ton tandan buah segar per hektar. Selain akibat usia tanaman yang sudah tua, bisa juga petani tidak menggunakan bibit unggul," ujarnya.
Kondisi itu menyebabkan petani sawit bakal merugi, terutama saat harga TBS anjlok di pasaran akibat tingginya biaya produksi.

Padahal, dana replanting bisa memanfaatkan dana pungutan ekspor CPO yang selama ini dikutip pemerintah. Apalagi, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan, tersirat akan tekad pemerintah yang mencoba memfokuskan pengembangan kelapa sawit berbasis tanaman rakyat. Hal itu bisa terlihat dari salah satu poin yang mewajibkan pengusaha perkebunan kelapa sawit membuka areal untuk kebun rakyat seluas 20% dari lahan mereka.

"Jadi, peremajaan tanaman kelapa sawit harus mendapat prioritas seperti rencana pemerintah dalam Permentan nomor 26 tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan," tandasnya.

Sumber:http://www.harian-global.com/

TBS Menurun

noreply@blogger.com (Medan Business) — Sun, 01 Nov 2009 08:55:00 +0000

Pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut kesulitan memenuhi kontrak kerja sama titip buah sawit ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 akibat produksi mengalami penurunan.

"Harusnya, sedikitnya 600 ton TBS yang harus dipasok ke tiga PKS milik PTPN3, tapi nyatanya hingga bulan ini masih rata-rata 300 ton," papar Ketua Apkasindo Sumut, Ahmad Rinto Gunari, di Medan, beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan, musim trek yang berkepanjangan disusul hujan berkepanjangan, membuat pihak Apkasindo kesulitan mengumpulkan TBS dari petani anggota asosiasi itu. "Pedagang pengumpul juga merasakan hal sama sehingga pabrikan mulai kekurangan bahan baku di tengah harga jual yang sedang naik," ujarnya.

Rinto mengakui, pihak Apkasindo telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya kepastian penjualan, maka harga petani bisa sesuai harga pasar, bukan seperti selama ini yang sering dipermainkan beberapa pihak. Sebelum dengan PTPN 3, pihak Apkasindo sudah menjalin kerja sama titip olah dengan PTPN 4 dan terbukti sangat memberi keuntungan kepada petani.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Produksi Minyak Sumut 3.000 Barrel

noreply@blogger.com (Medan Business) — Wed, 28 Oct 2009 02:53:00 +0000

Meski sejarah perminyakan di tanah air dimulai di Sumatera Utara, namun produksi minyak di provinsi ini sekarang paling banyak mencapai 3.000 barrel per hari. Meski ada dua ladang minyak baru yang tengah dieksplorasi, namun cadangan minyaknya masih belum diketahui secara pasti.

Sejarah perminyakan di tanah air dimulai tahun 1885 saat pemerintah Kolonial Hindia Belanda menemukan ladang minyak di daerah Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Setelah itu beberapa sumur baru ditemukan di sekitarnya.

"Memang sumur-sumut tersebut masih berproduksi, tetapi jumlahnya sudah jauh berkurang. Saat ini blok-blok yang masih menghasilkan hanya tersebar di tiga kabupaten, Langkat, Binjai dan Deli Serdang. Paling banyak produksi minyak dari Sumut saat ini mencapai 3.000 barrel per hari," ujar Pelaksa Bidang Migas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumut Sumintarto di Medan, Selasa (27/10).

Menurut dia, cerita Sumut sebagai daerah penghasil minyak kini tinggal kenangan. Dengan produksi sebesar itu, Sumut hanya menerima dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat setiap tahunnya sebesar Rp 1,5 miliar. "Jumlah itu sudah termasuk dana bagi hasil untuk gas, jadi bukan hanya minyak saja," kata Sumintarto.

Namun ada harapan produksi minyak di Sumut kembali bertambah, mengingat terdapat dua blok yang tengah dieksplorasi dua perusahaan perminyakan nasional, yakni Blok Kisaran oleh Pacific Oil and Gas serta Blok Padang Lawas oleh PT Mosesa Petroleum. "Kedua perusahaan ini baru pada tahap eksplorasi," ujar Sumintarto.

Dia mengatakan, untuk Blok Kisaran, Pacific Oil and Gas telah melakukan pengeboran sumur pertama dan saat ini tengah menunggu persetujuan BP Migas untuk melakukan pengeboran sumur kedua. "Rencana pengeboran sumur kedua ini masih dalam tahap pembicaraan dengan BP Migas, termasuk pembicaraan soal biaya dan recovery-nya. Dari sumur pertama diketahui bisa menghasilkan sekitar 100 barrel per hari," katanya.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Blok Kisaran. PT Mosesa lanjut Sumintarto baru akan melakukan pengeboran sumur ketiga. "Sumur kedua dulu pernah dibor oleh pemilik konsesi yang lama (Chevron) tetapi ternyata tidak menghasilkan jadi tak dilanjutkan," katanya.

Menurut Sumintarto, dua blok minyak ini masih belum bisa diketahui secara pasti berapa cadangan minyaknya. Cadangan minyak di kedua blok tersebut baru bisa diketahui kalau sudah tiga sumur dibor. "Kami pun sekarang masih belum bisa memperkirakan berapa produksi yang bisa dihasilkan Sumut jika kedua blok ini sudah dieksploitasi," katanya.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/

BC Polonia Gagalkan Penyelundupan Uang

noreply@blogger.com (Medan Business) — Mon, 26 Oct 2009 04:04:00 +0000

Liong Hok Pheng (37) warga Jalan Letda Sujono Medan, diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan karena ketahuan membawa uang ringgit Malaysia tanpa izin, senilai RM 430 ribu atau Rp 1,2 miliar.

Liong diamankan di terminal kedatangan internasional saat baru turun dari pesawat Malaysia Air Lines dengan nomor penerbangan MH 864 dari Kuala Lumpur, Sabtu (24/10) malam.

Guna pengusutan, pengusaha alat kesehatan itu diserahkan Poltabes Medan.

Kepala Sesi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Medan, Devid Youhannis Muhammad mengatakan, Liong melanggar UU No. 25 tahun 2003 pasal 9, tentang tindak pidana pencucian uang. Barang siapa yang membawa uang ke luar atau dalam negeri di atas seratus juta tanpa mendapatkan izin dari pihak bea dan cukai akan di ancam pidana ringan dengan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 300 juta.

Diterangkannya, kecurigaan petugas bermula ketika tas milik tersangka melintasi mesin X Ray. Di mesin tembus pandang itulah, diketahui ada benda yang mencurigakan. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan dengan membuka tas tersangka. Begitu dibuka, tas kabin yang berisikan beberapa lembar kertas dokumen serta pakaian, ditemukan juga uang tunai senilai RM 430 ribu yang disembunyikan dibalik pakaian.

Kanit Ekonomi Poltabes Medan AKP Achiruddin Hasibuan menyebutkan, Liong adalah pedagang alat alat kesehatan dari Malaysia untuk dijual di Medan. Setelah melalui pemeriksaan, Minggu (25/10) pagi sekitar pukul 06.00 WIB Liong Hok Pheng pun sudah diperbolehkan pulang. "Karena pidana ringan, tersangka tidak bisa ditahan, dan kasus ini akan tetap di persidangkan. Sebenarnya, bila pelaku meminta izin Bea Cukai membawa uang sebanyak itu, maka pelaku pasti tidak di tahan bea dan cukai," jelasnya.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Dua maskapai diduga langgar aturan Menhub

noreply@blogger.com (Medan Business) — Fri, 23 Oct 2009 03:20:00 +0000

Dua maskapai penerbangan nasional yang beroperasi di Medan, yakni Merpati Nusantara Airlines dan Riau Airlines (RAL) "terseok-seok" dan diduga langgar aturan menteri Perhubungan dalam melayani rute Medan-Gunung Sitoli.
"Kedua maskapai itu 'terseok-seok', mungkin karena kesulitan menutupi biaya operasional," kata kepala Administrator Bandar Udara Polonia, Rajali Abubakar, di Medan, tadi pagi.
Dari pantauan pihaknya juga diduga kedua maskapai itu melanggar aturan Menteri Perhubungan (Menhub) karena menjual tiket melebihi tarif batas atas, banyak ditemukan kejanggalan.
Salah satunya, kedua maskapai itu melayani penerbangan carteran untuk rute Medan-Gunung Sitoli, padahal kedua maskapai yang melayani rute itu merupakan penerbangan niaga berjadwal.
"Fakta di lapangan rute itu merupakan penerbangan niaga berjadwal, namun kadang-kadang mereka berlakukan penerbangan carter agar bisa terbang ke Gunung Sitoli," jelasnya.
Dengan temuan itu, Administrator Bandar Udara Polonia telah melayangkan surat ke masing-masing manajemen maskapai tersebut untuk mengetahui posisi penerbangan carter atau niaga berjadwal.
Kendati yang dilakukan kedua maskapai itu telah melanggar aturan yang berlaku, namun pihak administrator masih menunggu konfirmasi dari kedua maskapai sebagai bentuk pembinaan.
"Kita masih menunggu konfirmasi mengenai posisi mereka dan tidak langsung menjatuhkan sanksi karena kita juga melakukan pembinaan, namun yang penting keselamatan penerbangan terjamin," tegasnya.
Pada kesempatan terpisah, kedua maskapai itu menolak memberi keterangan terkait temuan regulator Bandar Udara Polonia itu dengan alasan pihak yang berkompeten memberikan keterangan tidak berada di tempat.
Sebelumnya Merpati dan Riau Airlines diduga telah lama melanggar aturan Menhub karena menjual tiket melebihi tarif batas atas pada rute Medan-Gunung Sitoli.
Dalam Keputusan Menhub (KM) Nomor 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, tarif batas atas untuk rute Medan-Gunung Sitoli adalah Rp360 ribu per orang.
Namun kedua maskapai itu yang dalam sehari melayani masing-masing dua kali frekuensi penerbangan Medan-Gunung Sitoli itu menjual harga tiket berkisar antara Rp625 ribu hingga Rp700 ribu lebih per orang.

Sumber:http://www.waspada.co.id/

Sumut Siap Hadapi NSW

noreply@blogger.com (Medan Business) — Tue, 20 Oct 2009 13:15:00 +0000

Pengusaha Sumatera Utara (Sumut) siap menghadapi sistem administrasi satu pintu (national single window, NSW) yang mulai dilaksanakan secara mandatori pada 21 Oktober 2009. “Meski sistem portal belum berlaku pada kawasan berikat, kita sudah siap dari dulu menghadapi NSW. Proses mengurus administrasi lebih cepat karena secara online,” tegas B Simanjuntak, eksportir produk hasil perikanan dan kelautan dari perusahaan Tropical Medan Canning, kepada Global, di sela sosialisasi teknis NSW di Medan, Senin (19/10). Ia mengakui, kalangan eksportir sejak lama telah menerapkan kebijakan NSW, salah satunya dalam proses penerbitan surat keterangan asal (SKA) lewat sistem otomasi.

Kasubdis Bina Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Muzanni Lubis membenarkan kesiapan pelaku usaha, baik kalangan eksportir dan importir menyangkut diterapkannya kebijakan NSW pada Rabu (21/10). "Masih mandatori, karena efektifnya ditargetkan Desember nanti. Tapi, sepertinya pengusaha di Sumut siap. Hanya saja, ada beberapa teknis dokumen yang masih perlu dipahami, semisal soal 'sign.' Apakah tintanya harus basah atau tidak,” tuturnya.

Ketua Pelaksana Teknis Tim NSW RI, Susiwijono, menilai, secara keseluruhan kesiapan pemberlakukan sistem ini sudah matang. Kendati demikian, ia mengingatkan, kultur budaya pengusaha yang terbiasa secara manual harus berubah ke online.

“Ini sangat penting suatu bentuk penyempurnaan sistem. Perkembangan teknologi tak bisa terhindarkan jika ingin lebih kompetitif di pasar,” tegasnya.

Susiwijono mengemukakan, penerapan NSW bagi eksportir dan importir mampu memangkas waktu dan biaya, dua elemen penting dalam kegiatan arus barang keluar masuk yang bisa menimbulkan beban biaya. Meski belum bisa menghitung besaran cost terefesiensi melalui sistem ini, namun ia menyakini, pengusaha sudah mulai merasakannya.

“Bagi eksportir dan importir, time dan cost adalah dua hal penting. Dari sisi waktu layanan sangat signifikan. Dulu, izin importir harus manual sekarang online dalam hitungan menit. Cost, pararel dengan waktu, sebut saja biaya penumpukan barang di pelabuhan, jadi bisa dikurangi,” paparnya.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, efektivitas pengawasan, dan optimalisasi penerimaan negara, Susiwijono menyatakan, sistem NSW juga dimaksudkan dalam akurasi data terkait kegiatan ekspor impor di Indonesia. Sekadar informasi, sistem NSW ditargetkan berjalan pada awal tahun, namun mundur hingga Desember 2009.

Source:http://www.harian-global.com/

Waduh, Ekspor Kopi Arabika ke AS Belum Pulih

noreply@blogger.com (Medan Business) — Mon, 19 Oct 2009 01:16:00 +0000

Pascakrisis keuangan global, ekspor kopi jenis Arabika dari Sumatera Utara ke Amerika Serikat masih belum pulih. Namun eksportir cukup tertolong dengan membaiknya harga seiring dengan rendahnya pasokan kopi Arabika ke pasar dunia.

"Amerika Serikat (AS) yang terkena dampak krisis keuangan global terparah merupakan pasar tradisional dari ekspor kopi Arabika asal Sumut. Ekspor ke AS masih belum 100 persen pulih sejak krisis. Padahal AS merupakan pasar tradisional ekspor kopi Arabika asal Sumut. Itulah mengapa kami terus mencari pangsa pasar baru untuk ekspor kopi Arabika di luar AS," ujar Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut Suyanto Husein di Medan, Minggu (18/10).

Menurut Suyanto, AEKI masih belum bisa mencatat berapa total penurunan volume ekspor kopi Arabika Sumut ke AS pada tahun ini. Tetapi untuk tahun 2009 ini, diprediksi penurunan volume ekspor kopi Sumut secara total berkisar delapan hingga 15 persen dibanding tahun lalu. Tahun 2008, total volume ekspor kopi Sumut mencapai 54.576 ton dengan 47.348 ton di antaranya merupakan jenis Arabika. Sisanya berupa kopi Robusta dan kopi instan.

Dia mengungkapkan, eksportir kopi Sumut agak tertolong dengan membaiknya harga kopi Arabika di pasar internasional. Harga kopi Arabika untuk pengapalan bulan Desember, sudah mencapai 3,5 Dolar AS perkilogram. Sementara yang sudah dikapalkan sejak Januari harganya juga lumayan stabil, berkisar 3,2 dollar AS hingga 3,3 dollar AS perkilogram . "Kondisi ini terjadi karena tidak ada banyak pasokan," katanya.

AEKI Sumut lanjut Suyanto terus berusaha mencari pasar kopi Arabika di luar AS, yakni ke Jepang dan Eropa. Dia mengakui, memang perkembangan penetrasi pasar terhadap kopi Arabika di luar AS dan negara-negara maju agak lambat, mengingat harganya yang relatif lebih mahal dibanding kopi Robusta.

"Memang masih butuh edukasi lebih terutama ke pasar-pasar baru seperti Rusia. Pasar di sana sudah berusaha beralih ke Arabika. Tetapi ini pun masih terbatas ke negara-negara maju dengan tingkat ekonomi yang relatif mapan," katanya.

Di sisi lain, potensi produksi kopi Arabika di Sumut terus berkembang. Jika dulu kopi speciality (jenis khusus) Arabika hanya dikenal di daerah Mandailing dengan sebutan kopi Mandheling di pasar internasional, saat ini sebaran kopi jenis khusus Arabika Mandailing ini telah menyebar ke berbagai daerah di Sumut. "Apa yang dikenal dengan kopi lintong itu ya sebenarnya kopi mandailing. Termasuk kopi Siborongborong yang sekarang dipasok menjadi kopi speciality di gerai kopi Starbucks," ujar Suyanto.

Bahkan, jenis kopi Arabika yang diekspor dari Sumut juga datang dari dataran tinggi Gayo di Aceh. "Pasokan dari Aceh cukup besar," ujarnya.

Dia menuturkan, kondisi pasar kopi internasional tahun depan tak banyak berubah. Namun, jumlah pasokan kopi Arabika ke pasar dunia masih tetap diperkirakan terbatas mengingat siklus produksinya terpengaruh gejala El Nino. "Gejala El Nino yang terjadi tahun ini pasti mempengaruhi produksi kopi tahun depan yang hampir pasti turun. Kalausupply pasar masih terbatas, harga diperkirakan tetap tinggi," katanya.

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/

Permintaan CPO Diprediksi Naik 10 Persen

noreply@blogger.com (Medan Business) — Sun, 18 Oct 2009 09:30:00 +0000

Para eksportir memprediksi, permintaan CPO bisa meningkat 10 persen. Selain permintaan meningkat, harga CPO juga bisa bergerak naik. Hal ini seiring datangnya musim dingin yang akan melanda negara-negara di dunia terutama Eropa diprediksi akan mendongkrak ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia.

“Kami cuma bisa berharap musim dingin nanti, harga CPO bisa bagus dan permintaan juga bisa meningkat,” kata Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapkindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa, kepada wartawan koran ini kemarin Jumat (9/10) lalu di Medan. Menurut Laksamana, selama krisis keuangan berlangsung dan juga diterapkannya Bea Keluar (BK) pada April lalu, permintaan ekspor CPO dan harganya melemah.

Berdasarkan data Surat Keterangan Asal (SKA) periode Agustus 2009, ekspor CPO asal Sumut turun sebesar 39,59 persen jika dibanding pada periode sama setahun lalu. Volume ekspor pada Agustus 2009 tercatat 355,450,744 kg dan nilainya 218,399,385 dolar. Pada periode sama setahun lalu volume ekspor CPO beserta fraksinya berada di level 373,710,755 kg dan nilainya 361,534,136 dolar.

Komoditas ini diekspor ke beberapa negara tujuan seperti India, Mesir, China, Malaysia, Belanda, dan Singapura pada Agustus 2009. Negara tujuan ekspor inipun mengalami penurunan. Misalnya saja, pada Agustus 2009 tidak ada terjadi permintaan dari negara Pakistan, Ukraina dan Rusia.

Di tempat terpisah Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Subdis Perdagangan Luar Negeri (PLN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, Fitra Kurnia mengatakan, BK yang diterapkan pemerintah bukan untuk membuat ekspor CPO dari Sumut menjadi anjlok. Tapi untuk menjaga stabilitas harga dan juga pasokan di dalam negeri. “BK hanya diterapkan jika harga CPO sudah di atas ketentuan. Sejak Agustus hingga bulan ini, tidak ada BK karena harga CPO berdasarkan Rotterdam di bawah 700 dolar per ton,” katanya.

Sementara pengamat perdagangan luar negeri Suhariel Latif mengatakan, sebelumnya ada isu harga CPO akan terdongkrak naik akibat adanya isu pasokan kedelai di beberapa negara produsen menipis. Tapi menurutnya, isu itu ternyata tidak bisa membuat harga CPO turut bergerak naik. Dia memprediksi pada Desember nanti, permintaan CPO baru akan bergerak naik. Soalnya di beberapa negara tujuan ekspor Sumut akan terjadi musim dingin.

Pada saat musim dingin, sambungnya, permintaan CPO diperkirakan akan naik hingga 10 persen. Selain permintaan, harga juga diprediksi akan bergerak naik. “Diprediksi harga di atas 700 dolar per metrik ton.

Sumber:http://www.hariansumutpos.com/

Eksportir Kopi Terancam Pecah

noreply@blogger.com (Medan Business) — Thu, 15 Oct 2009 14:14:00 +0000

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengaturan Penetapan Pelaku Ekspor Kopi yang mulai berlaku efektif sejak 15 Oktober 2009 dikhawatirkan bakal membuat “jurang” antara eksportir kopi besar dengan pemain skala kecil. Pasalnya, dalam aturan itu disebutkan ketentuan volume pengiriman eksportir kopi sementara (EKS) minimal 200 ton per tahun, sebelum menjadi eksportir kopi tetap (EKT). “Ini akan membuat 'gap' antara para eksportir karena jaminan pengiriman minimal 200 ton per tahun itu,” ucap Dharma, eksportir kopi asal Sumut, di Medan, Rabu (14/10).

Pemilik CV Sidikalang yang bergerak di bidang ekspor kopi itu memperkirakan kebijakan pemerintah melalui Permendag No 41/2009 menjadi dilema baru bagi pemain kopi nasional, mengingat musim pengiriman kopi tak selamanya ramai karena tergantung beberapa faktor. “Memang untuk saat ini kita mampu mengirim di atas 200 ton, namun ada masanya ketika harga tidak cocok, kita tahan dulu penjualan daripada merugi,” tutur anggota Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut ini.

Diakuinya, CV Sidikalang maksimal mengekspor 1.500 ton biji kopi dan minimal 800 ton setahun. Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perindagsu, Fitra Kurnia, membenarkan adanya peraturan baru yang berlaku efektif tanggal 15 Oktober ini. Kebijakan tersebut diambil, mengingat selama ini banyak eksportir saat melakukan pengapalan hanya mampu mencapai 16 ton.

“Jadi sekarang ada aturan di mana pengapalan minimal 200 ton per tahun atau sebulan sekitar 9 ton,” tukas Fitra lantas menambahkan, dengan terealisasinya kebijakan baru ini, EKS akan mematuhi aturan Permendag No 41 Tahun 2009 sebelum diajukan menjadi EKT.

Saat ini, lanjut Fitra, Sumut memiliki 130 eksportir terdaftar, namun yang aktif hanya 48 perusahaan. Adanya Permendag ini juga diharapkan mengatur kembali para eksportir yang selama ini tidak kontiniu melakukan pengiriman. Mengenai tren pergerakan harga kopi saat ini, ia menyatakan tetap stabil di kisaran Rp 29 ribu per kg untuk jenis biji kopi Arabika. Sedangkan harga ekspor mencapai US$1,32 per kg.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Angkasa Pura II Polonia Protes Malaysia

noreply@blogger.com (Medan Business) — Tue, 13 Oct 2009 14:10:00 +0000

PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Polonia resmi mengirimkan nota protes ke pengelola bandara di Penang, Kuala Lumpur, Malaysia. Selama ini banyak barang terlarang yang lolos dari bandara tersebut sampai ke Medan. Protes ini juga ditembuskan ke asosiasi penerbangan sipil internasional. "Kami memprotes kelalaian pengelola bandara di Malaysia yang meloloskan barang terlarang ke pesawat," tutur Kepala Divisi Pelayanan Operasional Bandara Polonia, Youhanes Gaffar, Selasa (13/10) ditemui di Medan.

Gaffar mengatakan AP II Polonia juga mengirim tembusan surat protes ke Konsulat Malaysia di Medan. "Jika setelah nota protes ini masih ada barang terlarang yang masuk ke Polonia dan Malaysia, kami akan kembali melayangkan protes ke asosiasi penerbangan sipil internasional," katanya.

AP II Polonia, tuturnya, mempertanyakan sistem keamanan pengelola bandara di Penang dan Kuala Lumpur. Selama ini, pengelola kedua bandara ini tidak fair. Dia mencontohkan saat penumpang dari Indonesia menuju dua bandara ini pengawasan sangat ketat.

"Penumpang yang membawa dua bungkus rokok saja harus menanggung denda. Namun jika penumpang dari Malaysia menuju Indonesia yang membawa barang yang sama, tidak mendapat masalah sedikitpun," katanya.

Menurut dia, sikap resmi Angkasa Pura II merupakan bagian dari upaya untuk mencegah masuknya barang terlarang dari luar negeri. Negara manapun, tuturnya, tidak berhak menganggap RI sebagai tempat masuknya barang terlarang.

Dia mengatakan nota protes yang ditulis dalam Bahasa Inggris ini untuk merespon peristiwa yang belakangan terjadi. Sejak Januari hingga Oktober ini, terdapat 12 kasus peredaran narkoba di Bandara Polonia yang terungkap petugas. Dari jumlah ini enam kasus di antaranya merupakan kasus peredaran sabu-sabu dari Malaysia.

Peristiwa terakhir terjadi pada Rabu (7/10) ketika seorang berinisial TS membawa sabu-sabu seberat 4,04 kilogram senilai Rp 8 miliar. Sabu tersebut dibawa TS setelah menumpang Air Asia QZ 8075 dari Kuala Lumpur. Kepolisian Kota Besar Medan sedang menyelidiki kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.

Sumber:http://regional.kompas.com/

Ekspor Karet Anjlok

noreply@blogger.com (Medan Business) — Sat, 03 Oct 2009 02:18:00 +0000

Kekhawatiran para eksportir karet di Sumatera Utara tentang kinerja ekspor salah satu komoditas unggulan provinsi ini mendekati triwulan III menjadi kenyataan.

Mengacu pada surat keterangan asal (SKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, nilai ekspor karet Sumut berupa SIR 20, SIR 10, dan latex anjlok hingga mencapai 41,26% pada periode Januari hingga Agustus 2009. Data SKA merinci, realisasi nilai ekspor karet tahun 2009 pada periode itu turun signifikan dari US$ 370,62 juta hanya menjadi US$ 217,694 juta. Berbeda yang nilai yang turun, untuk volume malah tercatat naik sekitar 6,81% atau dari 140,3 juta kg menjadi 149,8 juta kg.

Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Fauzi Hasballah, mengakui penurunan signifikan yang terjadi pada komoditas bahan baku ban itu hingga triwulan III-2009. Menurutnya, krisis masih menjadi penyebab utama jatuhnya permintaan ekspor karet lokal. “Ekspor karet dari Januari hingga Agustus turun hingga 40% ada benarnya, karena pasar belum sepenuhnya normal disebabkan krisis keuangan dan ekonomi dunia,” paparnya kepada Global di Medan, Kamis (1/10).

Fauzi mengemukakan, tren permintaan karet di pasar luar negeri belum menunjukan penguatan. Kendati demikian, eksportir masih merasa optimis serta berharap meski penurunan ekspor yang cukup tajam, namun harga tetap tetap bertahan di atas US$2 per kg.

“Dengan posisi harga bertahan di kisaran itu, maka cashflow bisa terjaga,” tukas Fauzi sembari menambahkan, harga karet jenis TSR 20 posisi kontrak Oktober dan November sekitar US$ 2,10 per kilo.

Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perindagsu, Fitra Kurnia, menyatakan, sejumlah komoditas primadona ekspor berbasis pertanian dari Sumut menunjukan performa yang kurang menggembirakan hingga di akhir triwulan III. Hal ini terkait dengan dampak krisis di negara tujuan ekspor seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang, Bulgaria dan Brazil.

Industri otomotif juga tak mampu terhindar dari krisis ekonomi, menyusul anjloknya penjualan. “Kondisi ini membuat permintaan karet pun berkurang, walau perlahan negara tujuan ekspor mulai bangkit dari kepulihan,” sebutnya.

Sumber: http://www.harian-global.com/

Ginsi Tuduh BC Peras Importir Rp 5,42 Triliun

noreply@blogger.com (Medan Business) — Wed, 30 Sep 2009 01:34:00 +0000

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution untuk segera mengaudit hasil penerimaan Ditjen Bea Cukai dari para importir sebesar Rp5,42 triliun yang dianggap GINSI sebagai sebuah hasil pemerasan.
“Kami menganggap penerimaan Ditjen Bea Cukai sebesar Rp5,42 triliun itu merupakan hasil pemerasan terhadap para importir,” kata Ketua Umum GINSI Amirudin Saud di Jakarta, Selasa.
Amirudin mengemukakan hal itu sehubungan dengan surat GINSI kepada BPK tentang “audit surplus” penerimaan Bea dan Cukai.
Dalam suratnya kepada Ketua BPK Anwar Nasution oleh GINSI dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian diamandemen menjadi UU No 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”.
Pada setiap pelaksanaan impor, importir mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mencantumkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya yang didukung oleh dokumen otentik seperti sales contract, invoice, bill of lading dan bukti transaksi ke pemasok.
Namun demikian, kantor pelayanan Bea dan Cukai di seluruh pelabuhan menetapkan nilai pabean secara sepihak dan tidak transparan berdasarkan data base Direktorat JenderaL Bea Cukai yang selalu ditetapkan lebih tinggi daripada nilai transaksi yang sebenarnya yang diajukan oleh importir.
Data base yang dimiliki Bea Cukai tersebut sama dengan Harga Patokan yang dilarang digunakan oleh WTO.
Dengan demikian Bea Cukai telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diamandemen menjadi UU Nomor 17 Tahun 2006, kata Amirudin dalam suratnya kepada Anwar Nasution.
GINSI kemudian menyebutkan, dengan ditetapkannya nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk berdasarkan database yang lebih tinggi, maka importir dirugikan karena dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1.000 persen (seribu persen) dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tahun 2008 meraih surplus sebesar Rp5,42 triliun yang berasal dari denda koreksi itu, kata Amirudin Saud.”Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan audit atas surplus sebesar Rp5,42 triliun yang berasal dari Denda Administrasi tersebut sehingga diperoleh kejelasan penggunaannya,” katanya.
Ketika ditanya apakah selama ini GINSI pernah menanyakannya langsung kepada pimpinan Bea Cukai, Amirudin yang telah puluhan tahun memimpin GINSI menegaskan pihaknya telah berulang kali mempermasalahkan hal ini kepada jajaran BC.”Namun, Bea Cukai tidak pernah menggubris pertanyaan kami. Dalam rapat, mereka hanya bilang ya, ya, tapi kemudian tidak ada kelanjutannya,” katanya.
Dia kemudian berkata, “Kalau tidak ada importir, maka Bea Cukai tidak ada tugasnya.”
GINSI mengingatkan jajaran Bea Cukai bahwa importir adalah mitra kerja jajaran Bea Cukai, sehingga importir tidak boleh dianggap sebagai musuh jajaran pemerintahan ini.”Selama masa kepemimpinan Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi, hasil pekerjaan Bea cukai tidak dirasakan manfaatnya oleh para importir,” kata Amirudin Saud.
Sebelumnya Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengaku bahwa lembaga yang dipimpinnya itu meraih surplus hingga Rp5,42 triliun.

Sumber:http://www.medanbisnisonline.com/

Ramadhan Fair VI dinilai negatif

noreply@blogger.com (Medan Business) — Sat, 19 Sep 2009 06:41:00 +0000

Pelaksanaan Ramadhan Fair ke VI tahun ini, banyak menyisakan kesan negatif. Arena Ramadhan Fair tampak kumuh akibat banyaknya tenda-tenda liar berdiri dan para pedagang kaki lima juga bebas menggelar lapak di dengah jalan untuk berjualan.
Pantauan Waspada, arena Ramadhan Fair sepanjang pelaksanaannya, hampir sama dengan lokasi pusat pasar tradisional Kota Medan. Sehingga, nilai-nilai religiusnya sudah hilang karena para pedagang seenaknya saja berjualan tanpa memikirkan dampak jelek terhadap Ramadhan Fair.
Yang lebih ironis, di lokasi Ramadhan Fair bukan saja sebagai tempat berjualan pakaian maupun yang lainnya, namun pedagang hewan seperti kelinci juga masuk ke arena tersebut tanpa ada tindakan dari pihak panitia Ramadhan Fair yakni seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.
“Ramadhan Fair tahun ini sama dengan pasar Sukarame. Pedagang yang berjualan bukan saja menjual pakaian muslim, namun hewan kelinci juga ada dijual di dalam. Sangat menyedihkan kenapa pihak panitia khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menertibkannya,” ucap Mahfudi seorang pengunjung.
Menurutnya, dalam hal tersebut pihak panitia sangat lemah dalam melakukan pengawasan. Sejak awal dibuka Ramadhan Fair sudah dipersoalkan masalah tenda-tenda liar maupun pedagang kaki lima. Tapi, nyatanya sampai Ramadhan Fair ditutup tindakan dari Pemko Medan tidak ada, sehingga arena itu menjadi kumuh.
“Kita minta kepada Pj Walikota Rahudman Harahap agar dapat mengevaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sebagai panitia dalam terselenggaranya Ramadhan Fair ke VI,” ucapnya.
Pj Walikota Medan, Rahudman Harahap ketika dikonfirmasi, tadi malam, mengatakan, pihaknya segera mengevaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang saat ini sebagai pihak panitia di Ramadhan Fair.
“Saya akan evaluasi kinerja Disbudpar yang juga sebagai panitia dalam penyelenggaraan Ramadhan Fair,” kata Rahudman..
Menurut Rahudman, program kegiatan Ramadhan Fair sudah bisa mengangkat nama baik Kota Medan yang sedang ditata menjadi kota metropolitan, madani dan religius. Selain itu, Ramadhan Fair juga dapat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tempat berdagang sehingga terbantu dari sisi perekonomian.
Kegiatan Ramadhan Fair, tambahnya, perlu adanya peningkatan, sehingga bisa menerobos dan mewujudkan ikon kota Medan khususnya untuk wisata kuliner di bulan suci Ramadhan.
Sedangkan, ketua sementara DPRD Medan, Denni Ilham Panggabean mengatakan, pelaksanaan Ramadhan Fair ke-VI merupakan ajang perekatan silaturahmi di antara warga Kota Medan. Untuk itulah, peliharalah kegiatan ini dengan menjadikan sebagai ajang syiar Islam.

Sumber:http://www.waspada.co.id/

Di Sumut, hanya Polonia yang penuhi standar

noreply@blogger.com (Medan Business) — Wed, 16 Sep 2009 00:56:00 +0000

Dari tujuh bandara yang saat ini beroperasi di Sumatera Utara, ternyata hanya bandara Polonia yang memenuhi standar keselamatan penerbangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Standar tersebut diantaranya adalah harus memiliki prasarana dan fasilitas pendukung serta sumber daya manusia.
Menurut Plt kasubdis Udara Dinas Perhubungan Sumut, Heriyono, malam ini, peraturan tersebut esuai dengan Keputusan Menhub Nomor 44 tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, contohnya seperti fasilitas navigasi yang masih menggunakan "Non Direction Beacon (NDB)" atau alat navigasi yang hanya bisa mengetahui keberadaan suatu bandara melalui sandi yang dikeluarkan NDB kepada pilot.
"Namun peralatan itu kini sudah tidak direkomendasikan lagi walau untuk bandara perintis sekalipun karena alat bantu navigasi harus bisa menunjukkan arah dan jarak keberadaan suatu bandara," ujar Heriyono.
Kemudian sebagian besar bandara di Sumut itu tidak memiliki fasilitas bantu pendaratan seperti lampu penerangan parkir pesawat, fasilitas peralatan keamanan seperti metal detector dan mobil patroli dan fasilitas pemadam kebakaran seperti mobil pemadam, ambulans, baju tahan api dan lain-lain, jelas dia.
Sedangkan dari faktor sumber daya manusia, lanjutnya, enam dari tujuh bandara di Sumut itu hanya dioperasikan oleh tenaga funsional yang terbatas oleh tenaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen Perhubungan Udara. Padahal sesuai aturan yang ada, syarat minimal standar keselamatan penerbangan maka bandara harus memiliki pengaturan lalulintas udara dan teknisi sistem kelistrikan.
Tujuh bandara yang saat ini beroperasi di Sumatera Utara adalah Bandara Polonia di Medan, Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Bandara Pinang Sori, Sibolga, Bandara Aek Godang, Padang Sidempuan, Bandara Sibisa, Parapat, Bandara Silangit, Siborong-borong dan Bandara Lasondre, di Pulau-Pulau Batu wilayah Kepulauan Telo, Nias Selatan.
Mengingat berbagai kekurangan tersebut, Heriyono mengimbau agar Ditjen Perhubungan Udara bisa meningkatkan peralatan pendukung dan menambah tenaga operasional bandara yang ada di Sumut.
"Jangan seperti di Bandara Silangit, mobil pemadamnya sudah ada tetapi yang orang mengoperasikannya belum ada hingga kini," jelasnya.

Sumber:http://www.waspada.co.id/

Kapolda: Sumut Produsen Narkoba

noreply@blogger.com (Medan Business) — Mon, 14 Sep 2009 00:24:00 +0000

Tugas dan tantangan yang dihadapi Direktorat Narkoba Polda Sumut semakin berat. Sumut yang dulunya hanya daerah lintas jalur ganja dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), saat ini telah menjadi produsen narkoba.

Hal itu ditegaskan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Badrodin Haiti saat memimpin serahterima jabatan (Sertijab) Direktur Direktorat Narkoba Polda Sumut dari Kombes Pol Anjan Pramuka Putra kepada Kombes Pol Jhon Turman Panjaitan, Jumat (11/9) siang di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut.

Menurut Badrodin, statemen itu dibuktikan dengan adanya beberapa kali ditemukan ladang ganja di beberapa daerah di Sumut. Begitu juga jenis narkoba, tak hanya jadi daerah peredaran tapi sudah ada yang memproduksi ekstasi seperti yang telah ditangkap. "Tidak tertutup kemungkinan masih ada yang memproduksi tetapi belum tertangkap," ujarnya.

Dari perkembangan yang cenderung meningkat, kata Badrodin, yang menjadi korbannya juga tidak terbatas usia, status, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan tempat tinggal. Bahkan, dari anggota Polri ada yang terlibat narkoba hingga dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sumut telah menjadi produsen narkoba dibenarkan Kombes Pol Anjan Pramuka Putra yang sudah 3,5 tahun menjabat Dit Narkoba Poldasu. Selama dia menjabat, sejumlah kasus yang pernah diungkapnya mengindikasikan Sumut produsen narkoba. Contohnya, kasus tanaman ganja 10.000 batang di Desa Aek Nabara di areal seluas dua hektar, pengungkapan kasus tanaman ganja 7.900 batang di pegunungan Tor Sihite, Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur. Dalam kasus berbeda, 35.340 butir ekstasi disita dan berhasil mengungkap kasus heroin jaringan internasional sekaligus menyita barang bukti 3,322 Kg dari Laos dan menangkap Winanti Rosmanah.

Sumber:http://www.harian-global.com/

Kualanama: Pasir Kurang Lima Juta Meter Kubik

noreply@blogger.com (Medan Business) — Wed, 09 Sep 2009 13:50:00 +0000

Pembangunan Bandara Kualanamu di Kecamatan Beringin-Pantailabu diperkirakan masih kekurangan pasir laut sekitar lima juta meter kubik hingga rampung. PT. PP Lampiri KSO, selaku pelaksana pengerukan pasir laut di bibir pantai Desa Palu Sibaji, Kecamatan Pantailabu, masih mengeruk satu juta meter kubik pada tahun 2008-2009. Pasir hasil kerukan itu bertujuan untuk menimbun lokasi taxiway.

"Tahap pertama PT. PP Lampiri KSO mengeruk pasir laut dengan jumlah satu juta meter kubik,” sebut Humas PT. PP Lampiri KSO Eka Selasa (8/9). Lebih lanjut dijelaskannya, pengerukan telah mencapai sekira 95 persen. Sementara Lima persen lagi, proses pemadatan dengan teknik menimbun pasir laut di lokasi rencana pembagunan taxiway. Kemudian dibiarkan sekitar dua bulan lamanya sehingga terjadi proses pemadatan secara alami. Setelah terjadi pemadatan secara alami, sambung Eka maka pasir laut yang ditumpukan mengunung tersebut dipindahkan ketempat lain. Nah, selesai dipangkas, maka diukur kembali,” katanya.

Eka menambahkan sebelum pengerukan oleh PT. PP Lampiri KSO, pihaknya telah mendapat izin analisis dampak lingkungan yang dikeluarkan Bapedalda Deli Serdang. Sebenarnya, yang memiliki izin amdal dari Bapedalda adalah PT. Cita Indho Pratama selaku pemilik izin eksplotasi dan eksploitasi. Nah, keterlibatan PT Cita Indho Pratama didalam pengerukan pasir laut ini kata Eka karena perusahaan tersebut telah berpengalaman di bidang eksploitasi dan eksploitasi. Dengan demikian sebagai miliki kosensi wilayah penambangan adalah PT. Cita Indho Pratama, selanjutnya PT PP Lampiri KSO selaku penguna izin. “Makanya ada kata-kata KSO,” bilangnya.

Dari data PT. PP Lampiri KSO Bandara Kualanamu membutuhkan sekitar 6 juta meter kubik pasir laut untuk pembangunan runway serta taxiway. Sebelum dibangun, kedua fasilitas dari sisi udara itu, harus diadakan penimbunan. Tetapi, yang masih terealisasi untuk penimbunan taxiway dengan satu juta meter kubik pasir laut. Jadi ada sekira lima juta meter kubir pasir laut dibutuhkan sehingga pembagunan runway rampung.

Sumber:http://www.hariansumutpos.com/